Semarang, Jowonews.com – Lelang jabatan terbuka yang dilakukan pemprov Jateng tidak akan bisa sepenuhnya terbuka dan profesional. Tapi unsur politis dan subyektifitas gubernur/wakil gubernur serta sekda tetap akan masuk di dalamnya.
Hal itu diungkapkan Pengamat Politik dari Undip Semarang, Teguh Yuwono, Minggu (4/1). “Lelang terbuka tidak pernah profesional. Ada unsur politik personal gubernur, wakil gubernu dan sekda. Ini tidak bisa dihindari,”ungkapnya.
Pernyataan itu disampaikan Teguh Yuwono menanggapi hasil lelang jabatan/seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II yang sudah dilantik Gubernur Ganjar Pranowo di kantor Gubernuran Jl.Pahlawan Semarang, Jumat (2/1).
kelima pejabat eselon II yang dilantik adalah Kepala Disnakertransduk Jateng, Wika Bintang (sebelumnya Plt Kepala Disnakertransduk Jateng), Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo (sebelumnya Kadinkes Boyolali), Kepala DPPAD Jateng, Hendri Santoso (sebelumnya Auditor Madya BPKP).
Wadir Pelayanan RSUP dr Moewardi, Purwoko (sebelumnya Dokter Utama RSUP dr Moewardi) dan Wadir Umum RSUP dr Moewardi, Suharto Wijanarko (sebelumnya Dokter Madya).
Dari lima jabatan eselon II tersebut, hanya Wika Bintang, pejabat lama (Plt-red) yang berhasil lolos. Selebihnya merupakan orang baru.
Dalam kesempatan itu dilantik pula Staff Ahli Gubernur Jawa Tengah, Ema Rahmawati, yang sebelumnya Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).
Namun sayang, seleksi/lelang jabatan yang ‘digembar-gemborkan’ terbuka dan transparan itu ternyata tidak transparan.
Panitia seleksi maupun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tidak pernah mengumumkan nilai peserta seleksi/lelang jabatan yang mengikuti tes disetiap tahapannya. Bahkan juga sampai dilantiknya 5 pejabat eselon II oleh gubernur.
Tidak diumumkannya nilai peserta lelang itu diakui oleh Ketua Tim Seleksi (Timsel) Prof Dr Ir Budi Prayitno M.Sc. Menurutnya setelah rapat pleno panitia seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama, pansel telah memutuskan 18 nama calon.
18 nama calon itu selanjutnya diserahkan kepada gubernur, dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia pada hari Rabu (24/12) 2014.
“Jadi kita memang tidak mengumumkan nilai hasil seleksi. Karena kita tidak diminta mengumumkan itu,”akunya.
Ia mengaku, dalam proses seleksi/lelang terbuka seperti itu, nilai hasil tes peserta seleksi tidak pernah diumumkan memang tidak logis. Harusnya nilai hasil test itu diumumkan secara terbuka pada publik. “Tidak logis (kalau tidak diumumkan-red) mas kalau begitu. Tapi kita tidak merubah nilai lho,”tegasnya.
Kembali kepada Teguh Yuwono, dengan adanya unsur politis dari gubernur, wagub dan sekda, publik akan sulit untuk menuntut. Karena itu adalah kewenangan gubernur.
Meski demikian, masih menurut Teguh Yuwono, sesuai UU kebebasan informasi publik, penyelenggara pemerintahan memang juga berkewajiban menyampaikan proses pengumuman, yang dipandang untuk memenuhi kebutuhan informasi publik.
Sehingga kalau hasil test tidak diumumkan dalam bentuk nilai angka, harusnya diumumkan dalam bentuk huruf atau ranking.
Teguh menyadari, dalam persoalan lelang jabatan ini gubernur memang dalam posisi dilematis. “Gubernur memang ingin terbuka. Tapi ada budaya yang tidak mudah, untuk mengumumkan nilai secara terbuka,”katanya.
Sehingga pasti ada pertimbangan khusus, yang menjadi kewenangan gubernur. “Gubernur pasti akan menggunakan unsur chemistry (memiliki kejiwaan dan kecocokan-red). Orang yang bekerja dengannya harus satu jalur,”katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi menyatakan bahwa soal penilaian itu ada metodenya. Yaitu kualitatif dan kuwantitatif. Nilai yang digunakan adalah akumulasi dari keduanya.
Gubernur juga mengakui adanya unsur subjektifitas dalam penilaian. Tapi itu terjadi pada saat wawancara. “Tapi pilihan saya subjektif itu dasarnya tetap proses obyektif dari penilaian tim sel,”tegasnya.
Bahkan gubernur meminta semuanya menilai dan membandingkan, proses yang dilakukannya itu lebih atau lebih buruk bila dibanding proses yang dulu-dulu.(JN01)
