Semarang, Jowonews.com – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) H Boyamin Saiman mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Selasa (4/11). Pasalnya, Boyamin mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi bantuan keuangan provinsi kepada kab/kota yang dilaporkannya 22 Januari 2014.
Menurut Boyamin, dirinya diterima Wakajati Jateng Ali Mukartono. “Saya kemarin (Selasa-red) ke Kejati mempertanyakan penanganan kasus bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten kota. Kasus itu saya laporkan bersama KP2KKN pada tanggal 22 Januari,”ungkapnya, Rabu (5/11).
Disampaikannya, bantuan keuangan yang dilaporkannya saat itu adalah anggaran perubahan 2013 dan anggaran murni 2014. Laporannya dulu diterima Kasi Penyidikan Sugeng Riyanto. “Menurut penjelasan Wakajati, sampai sekarang dia belum mendapat laporan perkembangan penanganan kasus oleh Sugeng Riyanto,”katanya.
Boyamin mendesak kepada Kejati supaya menangani kasus bankeu itu secara detail dan sampai tingkat pelaksanaan proyek dilapangan. Sebab, aroma dugaan korupsi bankeu itu sangat terasa sekali.
Dari sisi alokasi saja, menurutnya sudah sangat janggal. Daerah satu dengan daerah lain sangat tidak merata, bahkan bisa dibilang jomplang. “Coba dicermati, untuk kabupaten Demak bisa mencapai Rp 203 M. Tapi daerah Solo Raya, separonya saja tidak ada. Apa ini wajar,”tegasnya.
Melihat fakta itu, Boyamin menyampaikan kalau bankeu itu tidak berdasarkan hasil musrenbang. “Dasar pengalokasiannya kalau lihat itu, pasti bukan musrenbang. Tapi berdasar daerah mana yang pengerjaannya bisa dikondisikan,”bebernya.
Tanda-tanda adanya pengondisian itu karena berdasarkan penelusurannya, sebagian besar bankeu itu nomenklaturnya dipecah dibawah Rp 200 juta. Dengan cara itu, pengerjaan proyeknya tidak melalui lelang, tapi melalui penunjukkan langsung. “Jadi sudah hampir 5 tahun ini bankeu memang pembagiannya jomplang. Karena dibawa oknum dewan yang ambil keuntungan untuk dirinya sendiri,”pungkasnya
Sementara itu Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo menegaskan akan memperbaharusi sistem pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan dari provinsi kepda kabupaten/kota. Diharapkan kedepan penyalurannya bisa proporsional dan tidak jomplang. “Pola penyaluran bantuan keuangan pada tahun anggaran 2015 akan diperbaharui,”ungkapnya.
Menurut Ganjar, persoalan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, dirinya juga diprotes banyak bupati/walikota di Jateng. Pasalnya, mereka merasa bantuan keuangan dari pemprov kepada kabupaten/kota tidak proporsional dan jomplang. “Banyak bupati yang memprotes keras saya,”ujarnya.
Oleh karena itu, untuk pembahasan bantuan keuangan 2015, bupati/walikota akan diajak bicara/membahas pengalokasiannya. Bantuan itu akan disalurkan kemana dan besarannya berapa. Pemprov akan minta masukan dari bupati/walikota.
Dengan cara itu, penyalurannya bisa adil dan proporsioal. Semua daerah akan mendapatkan sesuai dengan haknya. Tidak jomplang seperti tahun 2014.
Ditambahkannya, bantuan keuangan itu nanti akan tetap difokuskan pada bidang infrastruktur. Harapannya Jateng bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. “Harapan kita tahun 2015 jalan di Jateng sudah mulus semua,”katanya. (JN01)
