UNGARAN, Jowonews.com -Pemerintah Kabupaten Semarang mengusulkan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 100 persen, tujuannya agar para PNS betah di Kabupaten Semarang. Sebab, sekarang ini banyak PNS yang mengajukan pindah ke Pemprov Jateng yang TPP-nya besar.
“Banyak PNS di sini minta pindah ke Pemprov Jateng. Ternyata mereka ingin pindah karena masalah TPP. Sehingga kita menaikan TPP tujuannya agar PNS agar betah di Kabupaten Semarang,” tutur Ketua Banggar DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, Rabu (14/10).
Untuk diketahui Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran (KUA-PPA) tahun 2016 tersebut disetujui Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang, sehingga di tahun 2016 dibutuhkan anggaran Rp 66, 809 miliar untuk TPP dari sebelumnya hanya Rp 34,933 miliar.
Selain itu ada tambahan penghasilan pegawai harian lepas (PHL) dan outsourching dari gaji Rp 990 ribu menjadi Rp 1,6 juta. Sedangkan Wiyata Bakti (WB) uang intensif dari Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu per orang.
Untuk tunjangan perumahan DPRD naik sekitar Rp 2 juta, sehingga dibutuhkan dana Rp 1,8 miliar.
“Adanya kenaikan insentif pegawai WB di tahun 2016 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 28 miliar. Sedangkan untuk membayar tenaga outsourching dan PHL anggarannya Rp 23 miliar,” ungkap Bambang.
Dengan naiknnya tunjangan dan gaji tersebut, Bambang meminta kinerjanya ditingkatkan. Bambang juga meminta Pemkab Semarang tegas terhadap PNS yang dikinerjanya buruk.
“Kepala SKPD harus mengawasi bawahannya dan BKD juga harus mengawasi kinerja SKPD sehingga kinerja PNS jadi membaik,” tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Semarang, Gunawan Wibisono berharap adanya kenaikan tambahan penghasilan dapat memicu semangat pengabdian dan kinerja seluruh PNS, outsourching, PHL dan wiyata bakti.
“Hampir dua minggu saya Plt Bupati sudah ada tiga PNS yang mengajukan pindah. Dengan adanya kenaikan ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengajukan pindah. Meski besarannya masih jauh dibandingkan daerah lain, ya harus tetap disyukuri,” tutur Gunawan Wibisono.
Gunawan Wibisono juga mengatakan akan terus memantau kinerja PNS. Jika kinerjanya buruk maka TPP tidak akan diberikan.
“Standar kinerja perorangan dilihat dari DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dan DP3 itu menjadi dasar pemberian TPP,” pungkasnya. (JN01)
