SEMARANG, Jowonews.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya sensus penduduk yang akan dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik pada 2020 untuk memperoleh data kependudukan yang valid.
“Dalam sidang istimewa pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyebut data adalah jenis kekayaan baru bangsa yang lebih berharga dari minyak. Tantangan penyedia data statistik sekarang adalah menyediakan data berkualitas, bukan hanya dari sensus, survei dan data administrasi, tapi juga memanfaatkan ‘big data’,” katanya di Semarang, Kamis.
Saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Statistik Nasional di halaman kantor Gubernur Jateng, Wagub menegaskan bahwa membangun data memang sulit dan mahal, tapi akan lebih sulit dan mahal jika membangun tanpa data.
Menurut Wagub, data hasil Sensus Penduduk 2020 sangat penting sehingga pihaknya meminta seluruh pihak di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu melakukan sosialisasi pelaksanaannya.
Sosialisasi yang bisa dilakukan, kata Wagub, dengan mengunggah konsep Sensus Penduduk 2020 yang telah disiapkan BPS melalui media sosial masing-masing.
“Saya minta kepada semua jajaran ASN di Provinsi Jateng untuk mengunggah konsep Sensus Penduduk 2020 yang telah disiapkan BPS melalui akun @bps_statistics dan @bpsjateng ke semua sosial media yang saudara miliki. Mulai dari facebook, twitter, instagram, dan whatsapp dengan menggunakan hastag mencatatIndonesia,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut juga bisa menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ketersediaan data kependudukan.
Wagub menyebutkan sosialisasi juga harus lebih optimal dilakukan, mengingat ada perubahan metode, yang semula tradisional, kini dengan metode kombinasi, yakni dipadukan dengan teknologi.
“Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu kunci sukses Sensus Penduduk 2020 yang dimulai pada Februari,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono mengatakan bahwa berdasarkan kondisi dan perkembangan global, maka metode sensus pada 2020 menggunakan sistem registrasi untuk menuju Program Satu Data Indonesia.
Dalam pelaksanaan sensus penduduk mendatang, BPS akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.
Dijelaskannya, untuk teknis pencacahan berbeda karena masyarakat yang akan melakukan pemutakhiran atau “update” data kependudukannya sendiri.
“Bagi masyarakat yang tidak menguasai teknologi, BPS tetap menerjunkan 128 ribu petugas untuk face to face dengan masyarakat,” ujarnya. (jwn5/ant)
