Jowonews

Redaksi

Gethuk, Kue Tradisional Khas Jawa Tengah Penggugah Selera

oleh
Gethuk, Kue Tradisional Khas Jawa Tengah Penggugah Selera

Jowonews.com – Gethuk adalah salah satu makanan khas dari Jawa Tengah yang dibuat dari bahan dasar singkong atau ketela pohon. Kota Magelang adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang populer memproduksi makanan ringan yang memiliki rasa manis dan gurih ini. Seiring berjalannya waktu makanan tradisional ini terus mengalami inovasi, baik dari segi rasa maupun tampilannya. Maka tak heran jika gethuk digemari masyarakat dari berbagai latar belakang karena makanan ini tak lekang zaman. Asal Mula atau Sejarah Gethuk Makanan olahan dari singkong ini tercipta bermula pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Pada saat itu beras sebagai makanan pokok sulit untuk didapatkan. Sehingga masyarakat kemudian beralih ke ketela atau singkong sebagai makanan pokok karena mudah ditemukan. Pada awalnya olahan gethuk dilakukan dengan cara paling sederhana, yakni hasil kukusan atau rebusan singkong ditumbuk dan diberikan perasa. Biasanya diberi rasa manis atau asin. Namun kemudian dari segi pengolahan terus mengalami inovasi. Salah satunya dilakukan oleh Ali Mohtar dari desa Karet Magelang. Ia mengukus singkong dan kemudian menghaluskan singkong tersebut dengan gula. Hingga kemudian terciptalah Gethuk Lindri. Pada awalnya penghalusan singkong dilakukan secara manual yakni ditumbuk menggunakan lesung. Karena keinginan untuk memproduksi gethuk dalam jumlah banyak, pada tahun 1985, Ali Mohtar berhasil membuat teknologi penghalus singkong. Sehingga proses pembuatan gethuk dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat. Setelah Ali Mohtar wafat, usaha gethuknya diteruskan oleh keturunannya. Filosofi Gethuk Singkong Berbahan dasar singkong dan tercipta saat zaman penjajahan Jepang, gethuk memiliki filosofi kesederhanaan. Selain itu karena gethuk terbuat dari bahan yang mudah didapatkan dan proses pengolahannya yang cukup sederhana, juga mengajarkan agar kita selalu bersyukur atas apa terhadap apa saja yang kita miliki. Makanan olahan singkong ini juga mengajarkan agar kita selalu berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya paling sederhana di sekitar kita untuk menjadikannya lebih bermanfaat dan bermartabat. Proses terciptanya gethuk juga memberikan hikmah bahwa inovasi pangan dapat dijadikan alternatif pilihan ketika kelangkaan pangan terjadi dimana-mana. Jenis-jenis Gethuk Singkong Gethuk dalam perkembangannya sendiri telah memiliki berbagai janis, antara lain Gethuk Lindri, Gethuk Sukun, Gethuk Trio, Gethuk Kethek. Gethuk Lindri Gethuk ini sangat mudah ditemui di daerah Magelang, Yogyakarta atau Semarang. Secara tampilan gethuk lindri berwarna-warni, sehingga lebih menarik perhatian. Selain itu gethuk lindri biasanya juga ditambahkan aroma, ditaburi gula dan parutan kelapa. Ciri utama dari gethuk lindri adalah berbentuk mirip mie bertumpuk-tumpuk. Hal ini karena proses pembuatannya dengan cara ditekan. Gethuk Trio Gethuk ini juga menjadi salah satu varian makanan olahan singkong populer dari Magelang. Ciri khas dari gethuk trio adalah terdiri dari tiga warna berbentuk seperti kue lapis. Tekstur gethuk trio sangat halus dan lembut karena singkong ditumbuk sempurna. Rasa gethuk trio sangat gurih dan nikmat karena tambahan santan dalam proses pembuatannya. Dalam penyajiannya, biasanya gethuk trio dikemas dalam plastik dan ditata rapai dalam kotak kue, sehingga gethuk ini sangat menarik dijadikan sebagai oleh-oleh. Gethuk Kethek Gethuk asal Salatiga ini terbuat dari adonan singkong yang sudah pulen. Adonan singkon pulen tersebut kemudian dibentuk kotak yang tersekat-sekat. Gethuk Gulung Gethuk Gulung. Gethuk ini hadir dengan kreasi kekinian. Gethuk gulung memiliki aneka rasa dan warna, dan ditambahkan topping di atasnya. Topping ini pun sangat beragam sesuai dengan selera anak muda masa kini. Mulai dari cokelat, keju, meses dan lainnya. Gethuk Goreng Gethuk asal Banyumas ini terbuat dari campuran singkong dan gula merah. Selanjutnya gethuk ini dibentuk bulat-bulat dan digoreng kering. Sehingga rasanya jadi renyah. Gethuk ini sangat mudah dijumpai di sentra oleh-oleh Banyumas. Dalam penyajiannya gethuk goreng biasanya dikemas dalam besek bambu. Dari berbagai jenis gethuk di atas kamu lebih suka yang mana? Apapun gethuknya dijamin rasanya gurih dan lezat. Cocok untuk teman minum teh atau pun kopi. Nah, itulah sejarah gethuk, filosofi gethuk, jenis gethuk yang kini sudah kamu ketahui. Semakin bangga dengan makanan tradisional dan lokal.

DPRD Dukung Produksi Madu Klanceng Banjarnegara

oleh
DPRD Dukung Produksi Madu Klanceng Banjarnegara

BANJARNEGARA – Pemerintah terus melaksanakan program pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Seperti terlihat saat kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono, yang menyerahkan bantuan kepada Kelompok Tani ‘Guyub Rukun’ Dukuh Bogohan Desa Rakitan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Kamis (19/5/2022), klutukan (kotak) sarang lebah madu klanceng. Bantuan itu sendiri merupakan kegiatan penyerahan bantuan sarpras pengembangan ekonomi produktif 2022 dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng. Kepala Desa Rakitan, Nesran, mengaku sangat berterimakasih atas kedatangan Ferry untuk memberikan bantuan tersebut. Ia menilai bantuan itu dapat memberdayakan sekaligus membantu ekonomi warga desa. Dikatakan, pihaknya mengajukan bantuan tersebut pada 2021 dan terealisasi pada Mei 2022 ini. “Kami mengusulkan 150 klutukan tapi di setujui 110 untuk satu kelompok tani. Disini, ada 6 kelompok dan semuanya sudah diberi bantuan. Jadi, totalnya sekitar 600-an klutukan. Selama ini warga biasanya bekerja di perkebunan salak dan kini dapat kesempatan budidaya madu klanceng untuk menambah perekonomian keluarga,” kata Nesran. Pihaknya tertarik memproduksi madu klanceng karena awalnya mendapat penawaran dari DLHK. Mendengar hal itu, banyak warga yang sepakat sehingga DLHK memberikan pendampingan, kemudian di survei dan akhirnya bantuan disetujui. “Kami juga mendapat pelatihan di Desa Karanganyar Kecamatan Madukara. Sekitar sebulan bintek dan selesai. Harapannya, usaha bisa berkembang sehingga bisa menambah ekonomi warga. Soal penjualan, diserahkan ke pendamping untuk dipasarkan,” tuturnya. Menanggapinya, Ferry Wawan Cahyono juga mengaku senang dengan turunnya bantuan bagi warga desa itu. Ia berharap, dengan adanya bantuan itu, masyarakat dapat lebih giat dalam upaya peningkatan ekonomi pasca pandemi ini. “Kami (DPRD) sangat mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi seperti budidaya madu klanceng ini. Karena, dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat akan lebih semangat, lebih kreatif untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Politikus Golkar itu, seusai menerima aspirasi dari Warga Desa Bukateja Kabupaten Purbalingga, Jumat (20/5/2022)

Desa Wajib Meng-update Data Warga Miskin

oleh
Desa Wajib Meng-update Data Warga Miskin

PATI – Agenda reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2021/2022, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono serap aspirasi masyarakat di Desa Boloagung, Kecamatan Kayen, Selasa (17/5/2022). Pihaknya turut melibatkan salah satu anggota DPRD Pati Suyono yang juga merupakan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kayen. Pada pertemuan itu, Kepala Desa Boloagung Sutrisno telah dipercaya sebagai tempat reses anggota DPRD Jateng. Selanjutnya pihaknya juga menyebutkan beberapa aspirasi yang selama ini menjadi perhatian dari masyarakat desa sekitar. “Perihal aspirasi dari masyarakat di antaranya yang menjadi perbincangan selama ini adalah terkait dengan kesehatan, UMKM, pembangunan masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan jalan persawahan, pemuda dan bidang keolahragaan menjadi beberapa poin yang perlu diperhatikan,” ungkap Sutrisno. Dalam kegiatan yang digelar di Balai Desa Boloagung tersebut dihadiri langsung oleh beberapa perwakilan sukarelawan Endro Dwi Cahyono (EDC) Center,  tokoh masyarakat Desa Boloagung dan perwakilan kepala desa dari beberapa wilayah Kayen. Salah satu perwakilan masyarakat yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boloagung, Busono menyampaikan, usulan dari perwakilan pemuda terkait renovasi lapangan sepak bola. Selain permasalahan infrastruktur, salah satu perangkat Desa Boloagung, Sudarno juga menyampaikan perihal layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selama ini dalam pendataan warga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa lebih terbuka dan di-update. Menurutnya pihak desa sudah melakukan pembaruan terkait data-data tersebut. Tapi warganya belum juga mendapatkan akses KIS atau BPJS Kesehatan subsidi dari pemerintah. “Kalau dari saya terkait dengan fasilitas kesehatan, salah satunya BPJS kesehatan yang tidak berbayar atau subsidi dari pemerintah, maupun bahkan KIS itu. Kalau berdasarkan yang terjadi adalah perpindahan status ekonomi dari kaya ke miskin. Nah ini seperti apa tindaklanjutnya, karena terkait dengan data kami sudah berusaha update di DTKS itu,” ucap Sudarno. Sebagai salah satu wakil rakyat yang membidangi kesejahteraan rakyat merespons baik atas beberapa laporan tersebut. Ia berjanji nanti akan menjadi bahan untuk disampaikan saat rapat bersama pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perihal infrastruktur pihaknya mengungkapkan bahwa hal itu sudah pasti akan direalisasikan tentunya dalam waktu yang sudah didiskusikan dengan kepala desa. “Dari semua yang panjenengan sampaikan itu merupakan beberapa permasalahan yang selama ini memang sudah kami terima, tentunya pada waktu sidang nanti ini akan kami sampaikan. Bahwa ini lho permasalahannya. Kalau soal infrastruktur itu gampang lah, melalui EDC ajak ngopi dan rembugan soal itu,” tandas anggota Fraksi PDIP

Arus Balik Lebaran di Brebes Masih Padat

oleh
Arus Balik Lebaran di Brebes Masih Padat

BREBES – Di Kabupaten Brebes, padatnya arus balik lebaran masih terasa. Kondisi itu menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jateng saat memantau Terminal Tanjung, Kamis (12/5/2022). Dalam pantauan itu, rombongan komisi yang dipimpin Ketua Komisi A, Muhammad Shaleh, didampingi Andry Kuncoro selaku Kasi Lalulintas Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan Dishub Provinsi Jateng. Terminal Tanjung sendiri merupakan Terminal Tipe B kepunyaan Provinsi Jateng. Di Terminal Tanjung, lalulintas kendaraan arus balik lebih ramai dibandingkan saat mudik. Hal itu terjadi karena Terminal Tanjung menjadi check point PO. Bus Deddy Jaya dan Dewi Sri. Berbeda dengan arus mudik lebaran, tidak ada bus yang masuk Terminal Tanjung. Karena, pemberhentian penumpang sesuai dengan tujuan masing-masing. Keramaian Terminal Tanjung itu terjadi kisaran pukul 05.00 sampai 10.30 WIB dan pada sore hari kisaran 16.00 sampai 20.30 WIB. Keramaian itu diperkirakan akan berlangsung sampai H+15 Lebaran. Keramaian di terminal tersebut sehari-hari mencapai 35 armada bus. Dan, hal itu menjadi kenaikan tarif bus mencapai 50% dibanding tarif hari biasa. Pada 2021, terdapat program peningkatan kualitas jalan dan pengaspalan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan terminal, termasuk kebersihan dan kenyamanan terminal menjadi lebih baik.  Dalam hal ini, Masruhan Samsuri, Anggota Komisi A, mengatakan perlunya peningkatan kenyamanan dan keamanan di terminal. “Misalnya fasilitas toilet dan juga musholla yang bersih,” kata Masruhan. Menanggapinya, Andry mengatakan semua fasiltas di terminal sudah memenuhi standard operational procedure (SOP) meskipun masih minimalis. Fasilitas umum seperti toilet dan mushola juga sudah disediakan dan kebersihannya terjaga. “Pengelola terminal hendak bersinergi dengan PO. Bus Deddy Jaya dan Dewi Sri agar bersama-sama menciptakan suasana nyaman dan aman di Terminal Tanjung,” kata Andry. Datanya menyebutkan, penumpang Terminal Tanjung menunjukkan peningkatan signifikan selama arus balik & mudik lebaran 2022 ini. Sebelum arus balik, jumlah penumpang di Terminal Tanjung berjumlah kurang dari 50 penumpang per harinya. Selama arus balik ini, jumlah penumpang naik hingga mencapai 200-an lebih penumpang dalam sehari.

NGODE : “Jalan Cantik” Upaya Cepat dan Tanggap Tangani Jalan Rusak

oleh
NGODE : “Jalan Cantik” Upaya Cepat dan Tanggap Tangani Jalan Rusak

UNGARAN, Jowonews.com – Sejak diluncurkan pada pertengahan 2019, aplikasi “Jalan Cantik” milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah terbilang efektif dalam menjawab keluhan atau laporan masyarakat terkait jalan rusak. Pemerintah provinsi dalam hal ini DPUBMCK akan segera menindaklanjuti keluhan dengan langsung menangani kerusakan jalan. Hal ini mengemuka dalam dialog “Ngobrol Dewan (Ngode) : Apa Kabar Jalan Cantik Jateng” yang diselenggarakan Setwan Jateng di objek wisata Eling Bening, Ungaran, Kab. Semarang, Rabu (20/4/2022). Anggota Komisi D Sri Hartini mengutarakan, aplikasi tersebut menjadi solusi dalam penanganan jalan rusak. Masyarakat butuh jawaban serta Tindakan secara cepat dalam kurun waktu 1×24 jam. Bahkan tidak mengenal dari status jalan, sehingga kalua ada jalan rusak/berlubang tetap pihak DPU-lah yang harus bertindak. “Tidak mungkin masyarakat tahu ini jalan kabupaten, provinsi atau nasional. Ada jalan rusak, pihak PU harus bertindak,” ungkapnya. Kepala Seksi Rancang Bangun DPUBMCK Jateng Asteria Dwi Jarwati menyatakan, sejak diluncurkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo aplikasi “Jalan Cantik” sudah banyak diunduh dan sarana untuk melaporkan kondisi jalan. Dibuat aplikasi itu untuk menyukseskan program Jateng tanpa lubang dengan menitikberatkan pada pelayanan keluhan semakin cepat. “Penanganan jalan rusak akan ditangani dan ditanggapi secara cepat oleh kami. Komunikasi dilakukan dengan cara saling berkoordinasi dengan dinas kab/kota/prov/nasional melalui admin-admin atau pos-pos yang telah disediakan,” ucapnya. Akademisi dari Unika Soegijapranata Yohanes Yuli Mulyanto berharap tidak ada tambal sulam dalam penanganan sebuah jalan. Diharapkan sekali membangun untuk selamanya. Karena itu dalam merancangkan pembuatan jalan, perlu melibatkan akademisi, masyarakat, tokoh masyarakat, LSM juga, konsultan pengawas dan kons perencanaan. “Sekali membangun langsung cantik dan abadi. Contoh jalan menuju Welahan (Jepara), masih sangat rusak, harapannya sedapat mungkin diperbaiki saat musim kemarau ini,” ungkapnya. Hartini selanjutnya berujar yang diperlukan sekarang ini adalah respons pemerintah mengenai laporan masyarakat. Masing-masing dinas terutama Dinas PU BMCK ada anggaran pemeliharaan. Ketika ada kerusakan jalan cantik maka laporan masyarakat harus segera direalisasikan. “Dewan senang jika ada masyarakat ug menanam pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes,” ucapnya.

Komisi D Pantau Penerima Listrik Gratis di Magelang

oleh
Komisi D Pantau Penerima Listrik Gratis di Magelang

MAGELANG – Wiwik Utari dan Yadi, Warga Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, mengaku sangat senang mendapatkan bantuan sosial (bansos) pemasangan instalasi listrik dari Pemerintah Provinsi. Keduanya merasa mendapatkan rezeki yang tak terduga. Pasalnya, baru kali ini hunian yang mereka tinggali mendapat pemasangan listrik gratis dari pemerintah. Sebelumnya, Wiwik bergantung kepada tetangga terdekat untuk sekedar mendapatkan penerangan di rumahnya pada malam hari. “Saya merasa bersyukur dengan dipasangnya listrik di rumah kami. Dulu, kami bergantung kepada tetangga terdekat demi mendapatkan penerangan pada malam hari,” ujar Wiwik kepada Komisi D DPRD Provinsi Jateng, yang datang untuk memantau program listrik gratis, Rabu (20/4/2022). Sama halnya dengan Yadi, yang mengaku sangat terbantu dengan program pemasangan listrik gratis dari pemerintah. Dengan kapasitas 450 kWh, daya listrik itu sudah cukup untuk membantunya melaksanakan kegiatan sehari-hari. “Alhamdulillah, setelah mendapatkan bantuan pemasangan listrik cukup untuk memudahkan saya melaksanakan kegiatan sehari-hari,” ungkap Yadi tersenyum lebar. Pada kesempatan itu, Lurah Wates Kecamatan Magelang Utara mengucapkan terima kasih, terkait bantuan penyambungan listrik murah dengan daya 450 kWh dan saldo token listrik sebesar Rp 20.000 dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng. Mendengar hal itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri juga mengapresiasi Kinerja Dinas ESDM yang telah menyambungkan listrik gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan bahwa bansos pemasangan listrik gratis tersebut sudah terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan termanfaatkan dengan baik oleh penerimanya. “Saat kami tanya dahulu, mereka masih ikut listrik ke tetangga terdekat untuk saluran listrik ke rumahnya. Berkat kinerja baik ESDM, sekarang mereka sudah dapat instalasi listrik sendiri di rumahnya. Dan setelah kami cek, Alhamdulillah, pemasangannya sudah terpasang dan dapat dimanfaatkan dengan baik,” kata Alwin.

MUSRENBANG 2022: Pendidikan hingga Banjir Pantura Jadi Sorotan

oleh
MUSRENBANG 2022: Pendidikan hingga Banjir Pantura Jadi Sorotan

SEMARANG, Jowonews.com – Sektor pendidikan hingga banjir di daerah pantura menjadi sorotan DPRD dalam acara ‘Musrenbang 2022 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Jateng 2023.’ Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, saat memberikan sambutan, mengatakan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan guru, sarana & prasarana pendidikan yang layak, kurikulum yang terupdate sesuai kebutuhan masyarakat, dan optimalisasi sekolah berbasis agama baik formal maupun informal perlu dilakukan. “Selain itu, perlu juga dilakukan optimalisasi pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) secara baik,” ungkap Politisi PKB itu, saat menyampaikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jateng dalam forum musrenbang yang digelar di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kamis (14/4/2022). Ia juga mendorong pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi ke seluruh kalangan dan melakukan sosialisasi sekaligus evaluasi mengenai capaian vaksinasi 1, 2, dan booster ke 3. Kemudian, pemerintah diharapkan dapat proaktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini, meskipun sudah dibentuk perda, namun masih banyak warga yang kurang informasi mengenai langkah-langkah mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di bidang ekonomi, lanjut dia, pemerintah dapat mengoptimalkan peran BUMDes dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu, perlu juga mendorong dan membantu penguatan permodalan, SDM, pemasaran, dan digitalisasi pasar UMKM dan koperasi dan Home Industry. Sedangkan untuk meningkatkan investasi, maka pamerintah harus menjamin kepastian hukum, kemudahan, dan insentif kepada investor. “Dalam mendorong ekonomi berkelanjutan, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan eskpor terhadap produk lokal dan mengimplementasikan Gerakan ‘Beli Produk Lokal’ serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi hijau (green growth),” jelasnya. Di sektor pertanian, perlunya pengawasan terhadap distributor dan agen agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, terutama saat dibutuhkan petani. Selain itu, perlu adanya regulasi penguatan petani, nelayan, dan peternak terkait tata kelola pembibitan, pemasaran dan produksi yang jelas dan berpihak pada rakyat untuk menjamin ketersediaan bibit, stabilitas harga yang terjangkau dan realistis. Juga, perlunya penguatan SDM petani, nelayan, dan peternak melalui pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan terhadap para kelompok tani dan kelompok ternak terutama kaum milenial agar dapat menerapkan digitalisasi di sektor tersebut. “Terkait peningkatan harga kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan barang serta membuat program-program pembangunan yang mengarah kepada kemandirian penyediaan kebutuhan masyarakat,” jelasnya lagi. Dalam acara yang dihadiri secara langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Casytha Arriwi Kathmandu, pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jateng, dan perwakilan Kepala Daerah se-Jateng serta diikuti berbagai elemen masyarakat melalui virtual, Sukirman juga menyampaikan pokir di bidang pemerintahan, bidang keuangan, dan bidang pembangunan. Selain itu, pria asal Kabupaten Pekalongan tersebut juga menyampaikan mengenai beberapa permasalahan di Jateng. Beberapa diantaranya permasalahan tahunan yang terjadi dan semakin parah yaitu banjir dan rob seperti di Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bappenas saat acara di Bappeda. Untuk itu, pemprov seharusnya melakukan upaya pengendalian banjir dan rob wilayah pantura yang menjadi kewenangan dan secara komprehensif perlu pula melakukan koordinasi penanganan dengan pihak kabupaten/ kota maupun nasional. “Sebagai contoh penanganan banjir dan perbaikan muara Sungai Sambong (Sungai Lojahan) di Batang, yang jelas merupakan kewenangan Provinsi,” tandasnya. Dalam acara Musrenbang tersebut, juga disampaikan kebijakan penyusunan pembangunan daerah 2023 dan persiapan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 oleh Menteri Dalam Negeri RI. Selain itu juga penyampaian kebijakan pembangunan Kedaulatan Pangan guna mewujudkan ketahanan pangan 2023 Provinsi Jateng oleh Menteri Pertanian RI.

DPRD Jateng Sampaikan LHKPN Tepat Waktu

oleh
DPRD Jateng Sampaikan LHKPN Tepat Waktu

SEMARANG, Jowonews.com – DPRD Provinsi Jateng melaporkan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) tepat sebelum batas akhir pelaporan. Penjelasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, Rabu (6/4/2022). Laporan kekayaan pejabat negara akan dilaporkan secara rutin, tidak hanya secara periodik. “Kami sudah melaporkan 100 persen LHKPN sebelum batas akhir pelaporan,” ucapnya. Politikus PKB itu juga menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota yang sudah melaporkan LHKPN. Termasuk, dukungan dari para Ketua Fraksi dan Unit LHKPN dari Sekretariat DPRD (Setwan).  “Kewajiban membuat LHKPN tersebut telah diatur dalam Tata Tertib DPRD,” pungkasnya.  Dikatakannya, sudah menjadi kewajiban Anggota DPRD untuk melaporkan harta kekayaannya. Tak hanya melaporkan, dalam keputusan Pimpinan DPRD telah mengatur sanksi bagi yang tidak melaporkan kekayaan. Sementara, Yohan Fitriadi selaku Perisalah Legislatif Ahli Muda Bagian Persidangan Setwan Provinsi Jatengmmenambahkan pelaporan LHKPN itu sudah mencapai 100% sebelum batas tempo akhir pelaporan. Sejauh ini, kata dia, ada sinergi yang baik dengan para anggota. “Pada 2018 dan 2019, DPRD Provinsi Jateng mendapatkan penghargaan sebagai pengelola LHKPN terbaik untuk tingkat Legislatif Provinsi se-Indonesia,” kata Yohan. Staf Unit Pengelola e-LHKPN Setwan Provinsi Jateng Endro menyampaikan LHKPN tersebut sudah dilaporkan sebelum batas akhir penyampaian LHKPN. “Dari total 118 wajib lapor, sudah 100 persen menyampaikan LHKPN,” kata Endro. (adv)