Jowonews

Redaksi

Komisi B Dukung Pengembangan Benih Pisang di Magelang

oleh
Komisi B Dukung Pengembangan Benih Pisang di Magelang

MUNGKID, Jowonews.com – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berada di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Senin (21/3/2022). Dalam kunjungan itu, DPRD diterima Kepala Balai Benih Wilayah Surakarta Budi Santosa. Ketua Komisi B Sumanto menyampaikan, pihaknya ingin mengetahui perkembangan pembangunan laboratorium beserta pengembangan bibit milik Kebun Benih Hortikultura. “Kebun Benih Tanaman Pangan Hortikultura (BTPH) Salaman ini lebih fokus adalah perbanyak kultur jaringan benih pisang dari berbagai varietas yang sudah diretas oleh teman-teman pertanian. Selain itu juga seperti ada tanaman kelengkeng, durian, dan banyak yang lain,” ucapnya. Budi kemudian mengungkapkan, pada tahun anggaran 2022 pihaknya mendapatkan alokasi anggaran tambahan untuk pengembangan laboratorium. Penambahan anggaran sangat membantu dalam menyediakan benih pisang. Tahun ini dari APBD dialokasikan pengadaan 10.000 batang dan sudah selesai, 5.000 sudah dalam pesanan, sisanya selesai April. Dari APBN itu ada pengembangan 100.000 batang dan Oktober nanti sudah mulai bisa disalurkan. Budi menargetkan pengembangan bibit mencapai 130.000 batang per tahun. Dan mudah-mudahan dengan tambahan sarana prasarana ke depan bisa bertambah terus, karena selain infrastruktur juga terkait potensi SDM yang ada. Sumanto menyampaikan, terkait pembangunan laboratorium beserta Kebun Benih Hortikultura ini kalau perdanya sudah ditetapkan dan menunggu koreksi dari Kementerian Dalam Negeri. Dicatat dalam pendapatan PAD di APBD tapi potensi yang ada di sini dikelola sendiri untuk meningkatkan produksi di sini, dan untuk meningkatkan BTPH agar lebih maju, seperti fasilitas, hasilnya juga yang penting (pisang yang unggul-unggul) menjadi sentra pembibitan unggul tiap tahunnya.

Angka Kemiskinan Wonosobo Tinggi, Upaya di Sektor Pertanian & Pariwisata Perlu Digencarkan

oleh
Angka Kemiskinan Wonosobo Tinggi, Upaya di Sektor Pertanian & Pariwisata Perlu Digencarkan

SEMARANG, Jowonews.com – Angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih tinggi. Data Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 menyebutkan, pada 2017 jumlah penduduknya mencapai 858.273 jiwa dan dari angka itu, data Naskah Akademik Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo mencatat jumlah penduduk miskin pada 2018 mencapai 138.300 jiwa atau 17,58%. Angka itu mengalami penurunan pada 2019 mencapai 131.300 atau 16,63% dan naik lagi selama pandemi Covid-19 mencapai 137.640 atau 17,36%. Melihat angka tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko mengaku prihatin karena masih banyak masyarakat miskin di salah satu daerah pemilihannya. Menurut dia kondisi itu memprihatinkan mengingat Wonosobo secara geografis merupakan wilayah yang subur dengan berbagai potensi alamnya. Di sisi lain, jika melihat data perkembangan garis kemiskinan dari tahun ke tahun, kabupaten tersebut sebenarnya mengalami kemajuan untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, angka penurunannya pun belum terlalu signifikan. “Oleh karena itu, semua pihak dan kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam penurunan angka kemiskinan tersebut. Segala upaya perlu dikerahkan untuk menurunkan kemiskinan karena Wonosobo menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Jateng,” kata Politikus Gerindra dari Dapil XI (Wonosobo, Temanggung, & Purworejo) itu, saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni menggali potensi alam yang tersedia di Wonosobo. Dicontohkannya, upaya peningkatan produk pertanian dalam arti luas dan menggairahkan kembali sektor pariwisata. “Upaya di sektor pertanian dapat berupa pendampingan budidaya dan pemasaran produk pertanian hortikultura dan peternakan yang dilakukan dinas terkait. Dengan begitu, bisa memberi semangat kepada masyarakat bahwa sektor pertanian mampu meningkatkan ekonomi,” jelasnya. Selain itu, tambah dia, sektor pariwisata perlu pembenahan agar animo masyarakat dari luar kabupaten dapat lebih mengenal objek wisatanya. Hal itu dapat dipasarkan dan digencarkan melalui medsos (media sosial). “Jika sektor pariwisata bergairah, maka pelaku UMKM juga akan menikmati hasilnya,” paparnya.

Perbaikan RTLH melalui Bankeu Desa Harus Lebih Baik

oleh
Perbaikan RTLH melalui Bankeu Desa Harus Lebih Baik

Banjarnegara, Jowonews.com – Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jateng melalui Bidang Perumahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (bimtek) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Sederhana Sehat (RSS) di Ruang rapat Lantai 2 Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, Rabu (16/3/2022). Dalam diskusi itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono menjelaskan, terkait Teknis Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa (Bankeupemdes) RTLH 2022, kriteria penerima bantuan dan rincian berkas-berkas yang harus dipersiapan sekaligus inputing berkas penyaluran di Aplikasi Simperum diolah Disperkim Provinsi Jateng.  Pada 2022 ini, alokasi perbaikan RTLH sebanyak 11.417 unit. Salah satu kabupaten prioritas dalam proyek itu ada di Kabupaten Banjarnegara.  “Dana (perbaikan) tersebut bersifat stimulus sehingga diharapkan nantinya pemdes bisa mengelola dan mengarahkan warga untuk swadaya, baik tenaga maupun material,” kata Politikus Golkar itu. Dikatakan, dalam alokasi Bankeupemdes RTLH 2022, pada Tahap I ada di 90 desa. Diharapkan, semua pihak dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Bankeupemdes RTLH dimulai dari penginputan Rencana Kegiatan (RK) dan Berkas Penyaluran di Simperum hingga pelaksanaan pembangunan yang direncanakan selesai pada April 2022.  “Untuk anggaran dana bantuan sama seperti pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 12 juta dengan rincian Rp 10 juta berupa bantuan material dan Rp 2 juta untuk tenaga padat karya yang terbagi Rp 1,8 juta untuk 3 tenaga padat karya yang masing-masing Rp 600 ribu dan Rp 200 ribu untuk upah makan minum,” paparnya. Sementara, Sekertaris Disperkim Provinsi Jateng Nova Adiwidanto berharap bantuan RTLH tersebut dapat meningkatkan kualitas bangunan. Dengan begitu, penghuninya sehat dan dapat menekan angka stunting. “Kriteria rumah yang memperoleh bantuan adalah minimal ada 2 komponen perbaikan dari 3 kompenen yakni atap, lantai, dan dinding,” kata Nova. Ia juga mengatakan apabila penerima bantuan yang terdaftar sudah meninggal dunia dan masih memiliki istri dan anak, maka bantuan masih dapat diteruskan sekaligus dibuktikan kelengkapan berkasnya dengan melampirkan surat keterangan kematian dan ahli waris yang diselesaikan pemdes. Jika ahli waris terkendala dalam keswadayaannya, maka bantuan tersebut dimohon tidak untuk diajukan. “Terkait besarnya pajak yang dikenakan menurut perundang-undangan pajak berlaku seperti kegiatan desa yang lainnya,” jelasnya.

Penting, Uji Kualitas Pakan untuk Usaha Ternak

oleh
Penting, Uji Kualitas Pakan untuk Usaha Ternak

UNGARAN, Jowonews.com – Komisi B DPRD Provinsi Jateng mendukung proses pengujian di Laboratorium Uji Obat Hewan & Pakan Sidomulyo Ungaran untuk mencapai kualitas yang maksimal. Karena, dengan melakukan pengujian pakan/ bahan pakan itu, semua pihak dapat mengetahui kandungan kualitas pakan/ bahan pakan yang ada di wilayah Provinsi Jateng. Demikian disampaikan Ketua Komisi B Sumanto, saat berdiskusi dengan jajaran Laboratorium Uji Obat Hewan & Pakan Balai Veteriner, di Sidomulyo Ungaran Kabupaten Semarang, Jumat (25/2/2022). Ia mengatakan budidaya, kualitas pakan, dan pembibitan ternak sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan. Dengan demikian, usaha tersebut nantinya memiliki nilai tambah, daya saing, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan. “Kontribusi pakan dalam budidaya peternakan yang mencapai 70 sampai 80 persen dari biaya produksi perlu mendapatkan pengawasan agar pakan ternak yang diproduksi, diedarkan sampai diberikan kepada ternak tetap terjamin kualitas dan keamanannya sesuai dengan persyaratan mutu yang ada yakni Standar Nasional Indonesia/ Persyaratan Teknis Minimal,” jelas Sumanto kepada Kepala Balai Budi Astyantoro bersama jajarannya. Ia juga mengatakan, jika pihak balai mempunyai kendala dan saran agar balai dapat berkembang secara maksimal, hal tersebut bisa disampaikan kepada komisi B. Dari situ, Komisi B dapat melanjutkannya dalam agenda pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.  Sebagai informasi, jaminan mutu hasil dari pengujian Laboratorium Obat Hewan & Pakan Sidomulyo Ungaran itu sudah mampu melakukan verifikasi dan validasi metode pengujian. Hal itu dengan menggunakan kontrol sampel, kalibrasi eksternal, uji profisiensi, dan uji banding antar analis. Pada 2021 lalu, sudah memasuki angka 2.279 total uji.

DPRD Tampung Aspirasi Buruh Tolak Permenaker 2/2022

oleh
DPRD Tampung Aspirasi Buruh Tolak Permenaker 2/2022

SEMARANG, Jowonews.com – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kota Semarang melakukan aksi penolakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2/2022 di depan gedung DPRD Jateng, Selasa (22/2/2022). Perwakilan KSPN diterima anggota DPRD Yudi Indras Wiendarto, Ahmad Ridwan, dan Yohanes Winarto. Dalam aksinya buruh membawa spanduk yang bertuliskan “Cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022”. Sebelumnya mereka melakukan aksi serupa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Jalan Pahlawan Semarang. Kepada anggota DPRD, Ketua KSPN Kota Semarang Heru Budi Utoyo menyampaikan Permenaker No 2/2022 dinilai mempersulit hak pekerja terutama pengaturan jaminan hari tua (JHT). M Ridwan pun turut menyatakan penolakannya. Aspirasi dari buruh akan ditampung untuk selanjutnya akan disampaikan kepada DPR supaya ada keputusan politik menyikapi aturan pemerintah itu. “Di daerah-daerah sudah muncul penolakan. Itu artinya DPR harus merespons supaya ada aturan yang memihak buruh,” ucap politikus PDIP. Anggota Komisi E dari Fraksi Gerindra, Yudi Indras Wiendarto menyampaikan Partai Gerindra dengan tegas menolak aturan anyar JHT soal pencairan mensyaratkan usia 56 tahun atau saat sudah meninggal. “Penolakan ini sudah dilakukan Partai Gerindra dari DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Aturan itu merugikan pekerja,” kata Yudi di tengah-tengah buruh yang berdemonstrasi. Ia menekankan, buruh harus bersatu dan membulatkan suara. Jangan sampai nantinya ada pihak-pihak yang “nggembosi” untuk kepentingan segelintir kelompok. Sementara itu dalam kesempatan itu, FKSPN dengan tegas menolak keberadaan Permenaker No 2 Tahun 2022, khususnya dalam pasal yang mengatur tentang manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri dan peserta yang terkena PHK diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Padahal dalam aturan sebelumnya pekerja/buruh yang menjadi peserta JHT dapat mengambil haknya setelah mengundurkan diri atau terkena PHK dengan masa tunggu satu bulan.

DPRD Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Politik

oleh
DPRD Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Politik

PATI, Jowonews.com – Dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Muh. Zen menemui sejumlah kaum perempuan di Pondok Pesantren Modern Wahid Hasyim Kabupaten Pati, Selasa (15/2/2022). Saat berdiskusi, Muh. Zen mendorong kepesertaan perempuan dalam pemilu, salah satunya terjun ke dunia politik. Ia menilai hal itu penting dilakukan kaum perempuan, mengingat dunia politik erat kaitannya dengan pembangunan daerah. Selain itu, dengan terjun ke dunia politik sebagai kader partai atau menjadi legislator, maka kaum perempuan dapat terus berperan dalam segala aspek seperti sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, dan sebagainya. “Disini, kami (DPRD) sangat mendorong perempuan bisa aktif dan terlibat dalam pembangunan daerah. Salah satunya bisa menjadi Anggota DPRD. Diharapkan pula, kaum perempuan bisa mengikuti pendidikan politik agar mampu terlibat di setiap kebijakan pemerintah,” kata Politikus PKB itu. a juga berharap kaum perempuan tidak hanya menjadi ‘penggembira’ saja dalam ajang pesta demokrasi yakni pemilu. Namun, kaum perempuan harus berdaya untuk ikut dalam pengambilan keputusan. “Jangan hanya jadi penggembira saja, namun perempuan itu harusnya bisa jadi bupati, walikota, anggota dewan, gubernur, dan bahkan menteri. Tujuannya untuk bersama-sama membangun negeri dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Reog Jadi Kekayaan Seni Milik Kabupaten Semarang

oleh
Reog Jadi Kekayaan Seni Milik Kabupaten Semarang

UNGARAN, Jowonews.com – Cetar-ceter pecut dari sejumlah lelaki yang mengenakan pakaian serba hitam langsung disambut bunyi gamelan dan sinden yang melantunkan tetembangan Jawa. Sesaat kemudian, sejumlah anak-anak muda mengenakan busana beraneka warna-warni beserta kuda lumping dengan rancak menyuguhkan tarian “keprajuritan” masuk dalam ruangan. Sebuah kuda-kudaan terbuat dari anyaman bambu dibawa mereka dikibaskan ke kanan dan ke kiri sambil menghentakkan kaki ke lantai. Semakin lama, ritme musik menjadi cepat. Satu per satu penari pun mulai terlihat garang. Sejumlah atraksi diperlihatkan. Mulai berguling-guling di atas pecahan kaca, sampai pada suguhan memakan kaca dari sebuah bohlam listrik. Itulah suguhan dari kesenian reog milik kelompok Langen Tulung Manunggal Budaya, Desa Mejing, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Minggu (30/1/2022). Mereka tampil dalam acara “Media Tradisional : Nguri-uri Kebudayaan Khas” di aula Kantor Kecamatan Jambu. Sebelumnya kesenian reog khas Kabupaten Semarang itu sempat dikupas oleh sejumlah narasumber yakni Supriyanto selaku Ketua Langen Tulung Manunggal Budaya, Dwi Hartanto selaku Pamong Kesenian Kecamatan Jambu, dan anggota Komisi B DPRD Jateng dr Sholeha Kurniawati. Supriyanto menuturkan, kesenian reog yang dikelolanya sebenarnya sudah turun temurun. Dia sendiri juga sempat menjadi penari reog, selanjutnya untuk sekarang justru anak-anak muda di Desa Mejing yang meneruskan. Bahkan ada anak yang duduk di bangku SD sudah tertarik menjadi penari. Supaya tetap eksis, kelompok reog selalu mengisi sejumlah acara hajatan mulai dari merti dusun, khitanan sampai acara-acara yang digelar oleh kecamatan maupun kabupaten. “Pada 2020 kemarin sampai 2021, kami tidak bisa berkesenian, tampil di muka umum. Penarinya tidak bisa menari, waranggananya juga tidak bisa apa-apa. Kalau seperti itu kami bekerja apa adanya, berkebun atau jadi buruh pabrik. Harapannya pada 2022 ini, kegiatan kesenian bisa hidup lagi,” ucapnya. Dwi Hartanto membenarkan, kesenian reog atau kuda lumping/jaran kepang hidup dari pergelaran dari satu tempat ke tempat lain. Kesenian mereka mengundang massa. Mengingat ada pembatasan kegiatan dan larangan berkerumun, otomatis kesenian ini harus “istirahat” dulu. Di Kecamatan Jambu, lanjut dia, sebagai daerah ujung selatan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Temanggung, bentuk keseniannya ada kesamaan. Para penari menyebar membentuk kelompok-kelompok tari, hingga pada akhirnya turun temurun sampai sekarang. Sholehah Kurniawati mengakui Kabupaten Semarang memiliki corak kesenian yang beragam.Meski sama-sama reog atau kuda lumping/jaran kepang, suguhannya berbeda-beda. Kesenian yang hidup di sekitar Rawapening akan berbeda dengan daerah di sekitar Gunung Merbabu dan Ungaran. “Kami di DPRD Jateng prinsip mendukung segala bentuk kesenian. Hanya saja ada perda yang menyatakan setiap bentuk kesenian harus berbadan hukum. Ini menjadi kendala tersendiri bagi kelompok kesenian yang ingin mengusulkan bantuan. Kami mendorong para penggiat kesenian bisa mendaftarkan kelompoknya supaya ada perhatian dari pemerintah,” ucapnya. Di akhir acara, Sholeha berharap banyak kesenian khas daerah supaya dipertahankan. Pemerintah daerah harus memberi ruang kepada penggiat kesenian untuk unjuk gigi, supaya bisa eksis. (Adv)

Rawat Bumi Tanam Seribu Pohon di Semarang Zoo

oleh
Rawat Bumi Tanam Seribu Pohon di Semarang Zoo

SEMARANG, Jowonews.com – Untuk terus mengkampanyekan Go Green, DPRD Provinsi Jateng mendukung gerakan ‘Rawat Bumi’ yang digelar di Semarang Zoo, Sabtu (22/1/2022) pagi. Dalam kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman ikut menanam pohon di sekitar Semarang Zoo. “Itu sebagai simbol sekaligus bentuk motivasi kita dalam pelestarian lingkungan,” kata Politikus PKB itu. Ia juga mengapresiasi Ormas Lindu Aji Ngaliyan yang ikut mendukung dan bekerjasama dalam kegiatan tersebut. Diharapkan, kepedulian terhadap lingkungan itu dapat ditiru oleh semua ormas. “Saya berharap kegiatan serupa bisa terus dikoordinasikan dan dikomunikasikan agar pelestarian lingkungan selalu terjaga sekaligus menjadi inspirasi kita bersama,” harapnya. Sementara, Ketua Panitia dari Lindu Aji Ngaliyan Panca Nugraha mengatakan Kampanye Go Green itu dilakukan semata-mata untuk melestarikan lingkungan hidup. Disamping itu, kampanye tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat. “Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar kampanye lingkungan hidup dapat terus dilakukan,” kata Panca.