SEMARANG,Jowonews.com – DPRD meminta Pemprov Jateng bekerja lebih keras lagi untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), sebelum menerbitkan surat obligasi daerah. Sebab, PAD jeblok baru sebatas asumsi pemprov, mengingat semester pertama belum terlampaui.
“Dalam sejarah, baru kali ini pemprov mau berhutang. Belum apa-apa, belum kerja keras kok sudah nglokro, pesimis pendapatan tidak tercapai, terus mau berhutang. Harusnya kerja keras dulu untuk mencapai target,” kata Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, Jumat (13/5).
Menurut Rukma, sebetulnya DPRD mengapresiasi usulan Gubernur Ganjar Pranowo untuk menerbitkan obligasi atau surat hutang. Usulan itu akan dikaji lebih lanjut dari segi hukum, ekonomi.
“Harus dilihat juga uang untuk membayar hutang diambil dari mana, apakah sanggup membayar hutang. Jangan sampai justru membebani, dan Pemprov Jateng terperosok dalam hutang,” tuturnya.
Langkah pemotongan 25% anggaran di semua SKPD dengan menerbitkan surat edaran juga disesalkan, karena dilakukan tanpa persetujuan DPRD. “Surat edaran pemotongan itu tidak pas, karena APBD sudah diperdakan. Kalau memang PAD tidak sesuai target, harus dilihat dulu hasilnya sampai pertengahan tahun. Jangan belum ada setengah jalan sudah asumsi PAD tak mencapai target, terus asal main potong anggaran,” paparnya.
PAD tahun ini diasumsikan tidak mencapai target karena pemprov memperkirakan pendapatan dari sektor pajak turun sampai Rp 2,1 triliun. Untuk menyeimbangkan keuangan, program yang sudah tersusun sebelumnya harus dirasionalisasi. Hasil rasionalisasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.
Sebagaimana banyak diberitakan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui pertumbuhan perekonomian belum membaik dan menyebabkan target pendapatan asli daerah (PAD) 2016 jeblok. Kekuatan anggaran semakin lemah karena alokasi bantuan dari APBN untuk Pemprov 2016 juga disedot kembali ke Pemerintah Pusat hingga 10 persen.
Untuk mengatasinya, ia menawarkan dua opsi pada DPRD Jateng dengan tujuan target-target pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Pertama, Pemprov mengeluarkan obligasi daerah untuk membiayai proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Dia mengaku sudah berdiskusi dengan sejumlah pelaku ekonomi, salah satunya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dengan kondisi fiskal saat ini, Jateng bisa pinjam dana Rp 1 triliun. Dia mengklaim, PT SMI siap untuk membiayai.
Untuk memperjelas pola pembiayaan daerah yang tepat, dia siap menyelenggarakan diskusi panel dengan menghadirkan panelis dari bursa efek dan PTSMI. Misalnya tawaran penerbitan obligasi disetujui DPRD, maka Rp 1 triliun bisa digunakan untuk infrastruktur jalan dan jembatan.
Dana Utang
‘’Ini utang, tinggal izin dari DPRD. Masa pengembaliannya bisa satu periode jabatan (gubernur) atau dengan izin DPRD bisa menerbitkan Perda untuk mengangsur sekian periode yang disepakati. Toh, setiap tahun Jateng punya APBD untuk mengangsur. Ini cara alternatif,’’kata Ganjar menawarkan, beberapa waktu lalu.
Opsi kedua, pelibatan pihak ketiga dalam pembangunan proyek yang tidak mampu didanai pemerintah. Sementara dana APBD difokuskan untuk pengentasan kemiskinan. Melihat kondisi fiskal seperti ini, menurutnya, opsi mengikutsertakan pihak ketiga sangat bermanfat.
Jika dua hal itu tak disetujui DPRD, maka dilakukan solusi konvensional dan sederhana, yakni memotong 25% SKPD untuk berhemat. Kenyataannya hal ini dilakukan lebih dulu oleh Pemprov, karena menunggu persetujuan dari dewan bisa jadi akan memakan waktu. Jika tidak dihemat saat ini maka dikhawatirkan akan banyak anggaran yang telah digunakan.
Terkait dengan target PAD yang jeblok, Gubernur mengaku belum tahu apakah ada salah hitung atau pengaruh perekonomian nasional dan global. Namun yang pasti, primadona PAD yang bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak bisa diharapkan.
Lantaran mobil mewah baru yang dibeli masyarakat sangat rendah. Jika ada hanya mobil murah dengan nominal BBNKB ringan. (adv/jn01)
