Jowonews

Logo Jowonews Brown

dprd jateng

Raperda PUG, Strategi Mengintegrasikan Persoalan Gender

oleh

PEKALONGAN, Jowonews – Dalam kegiatan uji publik Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pekalongan, Senin (22/11/2021), DPRD Provinsi Jateng berharap ada kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak sebagai manusia. Dengan kondisi itu, semua insan mampu berperan dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, pertahanan-keamanan nasional, dan menikmati hasil pembangunan. Demikian sambutan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, yang dibacakan Sekretaris Komisi E Sri Ruwiyati, mengawali sekaligus membuka kegiatan uji publik. “Dalam hal ini, PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah,” katanya. Memasuki sesi diskusi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jateng Retno Sudewi menjelaskan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender Jateng masih lebih rendah dibanding nasional. Hal itu disebabkan rendahnya pendapatan kaum perempuan. “Dari kondisi itu, Jateng berkomitmen untuk membuat Perda PUG, yang kini dilakukan legislatif. Dalam kebijakan, isu gender sudah masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” jelas Retno. Dalam hal ini, pihaknya tetap meminta peran/ keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kesetaraan gender. Untuk itu, Perda PUG perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. “Perempuan berdaya, anak terlindungi, dan Jateng maju,” pungkasnya sebagaimana dilansir laman DPRD Jateng. Dilanjutkan paparan dari akademik Untag Semarang Indra Kertati. Dalam penjelasannya soal Raperda PUG, ia mengakui penyusunan draft sangat lengkap. “Dalam raperda itu sangat lengkap karena ada prasyarat dalam PUG. Harapannya, perda itu nantinya bisa jadi acuan kabupaten/ kota, persiapab desa ramah perempuan dan peduli anak,” kata Retno. Sementara, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Umar Utoyo mengaku sangat apresiatif dengan masukan data dan informasi yang diberikan dinas dan akademisi. Ia berharap, dengan disahkannya perda nantinya, bisa semakin meningkatkan upaya kesetaraan gender di Jateng. “Raperda ini disusun untuk meningkatkan peran perempuan dan kepedulian terhadap anak. Diharapkan, semakin memajukan masyarakat Jateng,” harap Umar.

Pansus Covid-19 Diskusikan soal Vaksinasi ke Kemenkes

oleh

JAKARTA, Jowonews – Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Provinsi Jateng menyoroti soal pelaksanaan/ distribusi vaksin ke daerah. Dalam hal ini, pansus mendiskusikannya dengan doktor Maxi Rein Rondonuwu selaku Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (15/11/2021). Saat berdiskusi, Ketua Pansus Penanggulangan Covid-19 Abang Baginda Muhammad Mahfudz menjelaskan bahwa di lapangan masih terjadi permasalahan terkait data/ sinkronisasi data yang berbeda antara pemprov dan kementerian, terutama angka kematian akibat Covid 19. Disisi lain, penetapan status leveling daerah saat ini juga telah melihat pada capaian vaksinasi. “Sementara, kewenangan dan distribusi vaksin merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kemenkes. Disisi lain, PIC vaksin menjadi penting, siapa yang mendapatkan dan distribusi penggunaannya bagaimana,” tanya Politikus PDI Perjuangan itu. Menjawab hal itu, Doktor Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan bahwa penentuan status leveling di daerah selain mendasarkan pada laju penularan (kasus konfirmasi, perawatan RS, Kematian) dan kapasitas respon (3T: Testing, Tracing, Treatment) juga selalu dikoordinasikan dengan melibatkan Kepala Daerah. Sehingga, pelibatan setiap pemangku kepentingan terus dipertimbangkan sebelum memutuskan dan menetapkan status leveling daerah. Terkait dengan vaksinasi yang menjadi faktor dalam penetapan status leveling di daerah, hal itu merupakan hasil kesepakatan pada rapat di tingkat kementerian yang juga melibatkan pimpinan kepala daerah. Hal tersebut sebagai upaya mendorong keseriusan pelaksanaan vaksinasi di daerah. “Soal capaian dan cakupan vaksinasi di daerah, Kemenkes membagi distribusi vaksin mendasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan vaksin yang diinput di daerah masing-masing melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), yang merupakan salah satu aplikasi menyangga lalu-lintas informasi terkait distribusi logistik, pelaporan, dan pemantauan-evaluasi secara realtime logistik rantai dingin vaksin dan penyimpanannya di seluruh titik penyedia vaksin, dari provinsi hingga tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit,” papar Maxi sebagaimana dilansir laman DPRD Jateng. Sementara, Wakil Ketua Pansus Penanggulangan Covid 19 DPRD Provinsi Jateng Mutsholih memberikan penajaman terkait dengan vaksinasi yang tidak mudah dilaksanakan pada kelompok lansia, termasuk fakta di daerah bahwa vaksin tersedia tapi alat jarum suntik Auto Disable Syringe (ADS) vaksinnya belum tersedia sehingga menghambat pelaksanaan vaksinasi. “Bagaimana langkah dan antisipasi gelombang ketiga dan kesiapan daerah menghadapinya. Selain itu, penggunaan jenis vaksin yang paling relevan atau baik di daerah yang seperti apa,” tanya Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jateng itu. Merespon hal tersebut, Maxi menjelaskan bahwa vaksinasi lansia merupakan prioritas kedua setelah tenaga kesehatan dan pejabat/ pelayan publik. Karena, lansia paling rawan dan memiliki dampak Covid-19 yang cukup signifikan jika tertular. Untuk alokasi vaksin yang sudah dikirim ke Provinsi Jateng pada awal November yaitu Pfizer. Terkait dengan vaksin yang tersedia sementara alat suntik/ ADS nya belum tersedia, diakuinya, memang menjadi catatan bagi Kemenkes agar distribusi vaksin juga dibarengi dengan distribusi paket ADS. Karena, di lapangan memang distribusi vaksin langsung ke kabupaten/ kota dan sementara ADS nya justru lewat provinsi. Disisi lain, produsen ADS yang terbatas termasuk peralihan penggunaan dari ADS 0,5 milli menjadi 0,3 milli. Namun, hal itu ke depan sudah terjawab dengan penyediaan stok dan distribusi yang bersamaan antara vaksin dan ADS nya. “Terkait dengan gelombang ketiga, Pemerintah Pusat dan Daerah tetap menyiapkan langkah antisipatip. strategi utamanya tetap dengan pelaksanaan protokol kesehatan, penguatan 3T (Testing, Tracing dan Treatment), dan pelaksanaan vaksinasi. Disisi lain, saat ini pergerakan masyarakat perlu tetap dikontrol utamanya menjelang liburan natal dan tahun baru. Tak hanya itu, penguatan surveillance dan pembatasan keluar masuk pendatang dari Luar Negeri untuk menghindari varian baru,” jelasnya.

Dukung Raperda, BPTP Jogja Siap Bekerjasama

oleh

YOGYAKARTA, Jowonews – Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta mengaku sangat mendukung Raperda tentang Peningkatan & Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura yang diusung Komisi B DPRD Provinsi Jateng. Bahkan, instansi dibawah Kementerian Pertanian itu siap bekerjasama dengan Provinsi Jateng membantu dan bekerjasama dalam pengembangan balai di Jateng. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng Muhammad Ngainirrichadl, usai diskusi yang dipimpin Ketua Komisi B Sumanto dengan jajaran BPTP, Kota Yogyakarta Provinsi DIY, Senin (15/11/2021). Ia menceritakan pihak BPTP sangat apresiatif dengan niatan Komisi B yang kini sedang menyusun raperda tersebut. “Mereka menilai raperda itu sangat relevan dengan kondisi di Jateng, yang memprioritaskan sektor pertanian dan peternakan,” katanya, saat dihubungi via telepon. Ia juga menjelaskan raperda pengembangan balai itu menjadi fokus Komisi B, mengingat tingginya potensi sektor pertanian dan peternakan. Namun, selama ini peran sejumlah balai benih dan ternak yang ada belum mampu mendongkrak peningkatan di sektor tersebut. “Seharusnya, balai mampu berperan karena banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Untuk itu, melalui perda nantinya, balai-balai yang ada bisa dikembangkan dan ditingkatkan teknologinya sehingga mampu membantu produktifitas petani dan peternak. Dengan begitu, kesejahteraannya juga akan meningkat,” harapnya sebagaimana dilansir laman DPRD Jateng.

DPRD Dukung Program Sitangkas Polda Jateng

oleh

SEMARANG – Dalam launching aplikasi Sitangkas di Mapolda, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (14/10/2021), DPRD Provinsi Jateng mengaku sangat mendukung program terobosan Polri itu. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono, saat acara launching aplikasi tersebut. “Semua pimpinan dan seluruh jajaran DPRD Jateng, kami memberikan apresiasi atas dilaunchingnya program Sitangkas. Tentu, program itu sangat membantu kami, juga DPRD dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang cepat, responsif terhadap masyarakat yang dibangun Polda Jateng,” kata Legislator Partai Golkar itu.  Ia berharap program tersebut menjadi bagian yang bersinergi dan berkolaborasi dengan DPRD dalam rangka memberikan pelayanan prima dan cepat kepada masyarakat. “Selamat dan sukses kepada Polda Jateng yang telah melaunching Sitangkas,” katanya sebagaimana dilansir Jowonews dari laman DPRD Jateng. Dalam launching aplikasi Sitangkas itu, hadir sejumlah pejabat forkompinda. Seperti Gubernur Ganjar Pranowo diwakili Sekretaris Diskominfo Hermoyo Widodo, Kapolda Irjen Pol. Ahmad Lutfi, dan Pangdam IV/ Diponegoro Mayen TNI Rudianto.  Sebagai informasi, Sitangkas merupakan singkatan dari Sistem Informasi Tanggap, Kolaboratif, dan Responsif yang merupakan program implementasi program prioritas Kapolri yaitu memantapkan dukungan Polri dalam menangani pandemi Covid-19. Tak hanya itu, aplikasi tersebut dapat membantu masyarakat dalam menangani masalah darurat seperti tindak kejahatan, gangguan teror, orang hilang, permasalahan narkoba, perselisihan warga, bencana alam, dan SARA.  Dalam implementasinya, Sitangkas bekerjasama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang menjadi ujung tombak Polri di wilayah desa atau kelurahan sekaligus problem solver. Bhabinkamtibmas juga memiliki aplikasi tersendiri yang kini sudah didownload sebanyak 4.232 dan 10.000 lebih masyarakat Jateng

DPRD Jabar Tertarik Pengembangan Program Berlian TV

oleh

GEDUNG BERLIAN – Setelah DPRD DKI Jakarta, DPRD Jawa Barat tertarik dengan studio Berlian TV milik DPRD Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Dr Ineu Purwadewi Sundari yang memimpin rombongan langsung menyatakan akan membuat studio sejenis di kantornya. “Bagus ini. Pihak Sekretariat DPRD coba hitung kebutuhan yang diperlukan untuk studionya. Kita harus punya studio semacam ini,” ucapnya saat melihat ruang Studio Berlian TV berlokasi di Lt I Gedung DPRD, Selasa (12/10/2021). Ketertarikan pada ruang studio juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat bersama Ketua Komisi V Abdul Haris Bobihoe. Keberadaan studio tersebut, kata mereka, sangat bermanfaat bagi kinerja DPRD baik untuk sosialisasi kerja, kiprah kedewanan, maupun kegiatan lain untuk menunjang peran aktif dewan di masyarakat. Kepada Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Humas Setwan DPRD Jateng Yohan Fitriadi, Ineu Purwadewi menanyakan mengenai ‘Berlian” yang dijadikan nama studio televisi itu. Yohan menerangkan ada dua pengertian yang diambil dari kata ‘Berlian’. Pertama, nama Berlian diambilkan dari nama lain gedung DPRD Jateng, kedua berlian yang memiliki arti kata berkilau. “Nama gedung ini oleh khalayak kerap disebut dengan gedung berlian karena bentuknya yang menyerupai berlian. Selanjutnya kata berlian harapannya tetap berkilau atau tetap menyinari semua khalayak,” jelasnya sebagaimana dikutip Jowonews dari laman DPRD Jateng. Ineu mengakui dirinya sempat melihat tayangan koleganya yang kini duduk sebagai Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto. Ternyata pengambilan gambarnya ada di Studio Berlian TV.

Banjarnegara & Wonosobo Bisa Bersinergi Optimalkan Dieng

oleh

BANJARNEGARA, Jowonews– Komisi E DPRD Jawa Tengah melihat penataan kawasan situs cagar budaya Dieng Pleteau atau dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Senin (20/9/2021), sudah semakin baik. Sekretaris Komisi E Sri Ruwiyati dalam kesempatan itu berharap, dengan penataan kawasan yang optimal tersebut perlu disinergikan dengan kebijakan dua daerah yakni Banjarnegara dan Wonosobo agar objek wisata tersebut benar-benar menjadi destinasi unggulan di Jateng. Secara topografi objek wisata Dieng berada di Banjarnegara dan Wonosobo. “Banjarnegara dan Wonosobo harus bersatu, bergotong royong menjadi satu kekuatan mengoptimalkan serta mengelola objek wisata Dieng dengan maksimal,” jelasnya. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Sukronedi menjelaskan, fungsi balai yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng ini adalah melakukan pelestarian cagar budaya, perlindungan, serta pengembangan dan pemanfaatan. “Balai Pelestarian mengembangkan nilai-nilai penting dari suatu cagar budaya untuk bisa dilestarikan agar generasi mendatang bisa turut mengetahui kekayaan budaya kita. Terpenting juga adalah bagaiama cagar budaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, Jawa Tengah hingga ke seluruh Indonesia,” katanya. Menyikapi hal itu, Sri Ruwiyati mendukung pemeliharaan dan penanganan Candi yang ada di Kawasan dataran tinggi Dieng. Ke depan perlu menjalin kerja sama yang lebih baik agar dapat bersinergi antarOPD. Kawasan objek Wisata Dieng ini mampu meningkatkan potensi ekonomi sehingga mampu menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan Dieng.

DIALOG KESBANGPOL: Konflik Sosial Bisa Menjadi Bahaya Laten

oleh

SUKOHARJO, Jowonews– Konflik sosial jangan dibiarkan berlarut-larut. Pendekatan dialogis, mediasi, rekonsiliasi, maupun dengan kearifan lokal bisa mampu mencegah sekaligus menyelesaikan konflik sosial. Kalau tidak bisa menjadi bahaya laten yang mengganggu kondusivitas daerah. Dikemukakan anggota Komisi E DPRD Jateng Sumarsono di hadapan tokoh masyarakat, agama, serta pemuda Sukoharjo, Sabtu (18/9/2021), pemecahan masalah dari konflik sosial sampai beberapa pihak menyadari dan legawa akan efek yang dimunculkan. “Sebenarnya konflik sosial itu bermula dari kepentingan sejumlah pihak atau elite yang ingin memaksakan atau tidak menerima akan sesuatu hal. Muncullah mobilisasi massa. Sudah banyak contoh di negara kita akan konflik sosial. Saya minta jangan menjadi pemicu masalah sosial, karena untuk menyelesaikannya lama dan sabar,” ungkapnya dalam pertemuan yang digagas Badan Kesatuan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) Jateng di Balai Desa Sukoharjo, dengan mengangkat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial bertema “Melalui Koordinasi dan Sinergisitas Kita Tingkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial”. Turut menjadi narasumber dalam acara itu Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri, Soenarno (Komisi A), Kadarwati (Komisi B), dan Budiono (Komisi C). Sementara Soenarno mencermati masalah konflik sosial yang kerap terjadi di Jateng diakibatkan beberapa hal seperti di tempat hiburan, pembebasan lahan, pilkades, suporter bola, antarpemuda. Persinggungan kelompok atau menyuarakan aspirasi bisa menjadi sebuah konflik. Bagaimana pemecahannya? Kadarwati mengungkapkan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Sedini mungkin, gejala akan konflik sosial sudah harus dapat diketahui dan segera diselesaikan. Pihak-pihak yang terlibat harus diikutkan, tidak ketinggalan pemerintahan, TNI dan Polri. Budiono sependapat dengan mengajak semua pihak berdialog. Dia memiliki pengalaman, bagaimana konflik akan hasil pemilihan kepala desa akhirnya bisa diselesaikan dengan pergelaran wayang kulit. “Pendekatan dengan kearifan lokal sangat penting. Pihak yang tidak terima dengan hasil pilkades dilibatkan dalam kepanitiaan pergelaran wayang kulit. Ini menjadi hal berharga dalam penanganan konflik sosial,” ucapnya. Quatly Abdulkadir meminta, keberagaman dan persatuan yang selama ini sudah terbangun di Jateng maupun daerah di Solo raya hendaknya terus dilestarikan.

DPRD Banten Pelajari Penyusunan Anggaran

oleh

GEDUNG BERLIAN, Jowonews– Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng menerima kunjungan DPRD Provinsi Banten yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Yoyon Sujana dan diterima di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Lantai 1 Gedung Berlian, Jumat (17/9/2021). Saat berdiskusi, Yoyon Sujana menanyakan perihal mekanisme penyusunan anggaran untuk tahun 2022, dan kegiatan dewan di masa pandemi, “Apakah di Jateng sudah menyusun anggaran 2022? Lalu bagaimana kegiatan dewan selama pandemi,” ucapnya. Menjawab hal itu, Kasubbag Protokol Bagian Humas Setwan Provinsi Jateng Yohan Fitriadi menyampaikan, DPRD belum membahas APBD 2022. Sejauh ini fokus pembahasan APBD Perubahan 2021. Sementara itu untuk pembahasan APBD 2022 baru pada tahap dialog antara eksekutif dan legislatif berupa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022. Mengenai agenda kedewanan selama pandemi, lanjut Yohan, sekarang ini ada beberapa kebijakan yang harus menyesuaikan dengan PPKM. Seperti rapat paripurna, untuk kehadiran dewan belum bisa 100 persen. Seperti saat Kota Semarang masuk level 4 untuk tingkat kehadiran 30% dari jumlah DPRD. Bahkan saat masuk level 2, tingkat kehadiran sudah 50% atau 60 orang yang hadir secara fisik dan sisanya mengikuti rapat secara virtual. “Bagi Dewan yang hadirpun tetap harus mematuhi protokol kesehatan,” ucap Yohan. selanjutnya, untuk agenda kedewanan lainnya difokuskan untuk monitoring penanganan Covid-19 di daerah pemilihan masing-masing.