Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

Kredit di BPR BKK Karangmalang Sragen Tinggi, Rasio NPL Masih Terjaga

oleh
BPR BKK Karangmalang

SRAGEN – Dalam kegiatan monitoring kinerja keuangan BUMD, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) di Kabupaten Sragen, baru-baru ini. Saat berdiskusi dengan jajaran BPR BKK, Komisi C mengaku apresiatif dengan tingginya penyaluran Kredit Produktif. Seperti disampaikan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Siti Rosidah, penyaluran kredit sangat baik terlihat dari rasio non-performing loans (NPL/ kredit macet) yang masih rendah. Artinya, di tengah gencarnya penyaluran Kredit Produktif, rasio NPL masih tetap terjaga. “Ini sangat bagus karena rasio NPL masih dibawah 5 persen sesuai arahan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” katanya. Senada, Anggota Komisi C lainnya Dwi Yasmanto juga apresiatif dengan tingginya penyaluran kredit agar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ia menyarankan pula agar BPR BKK tidak hanya fokus sektor kredit tapi juga tabungan. “Saya optimis ke depan BPR BKK bisa lebih maju lagi dengan mengembangkan produk-produk tabungannya,” kata Yayan, sapaan akrabnya. Dalam paparan Direktur PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Raji disebutkan, pada 2021 angka Aset yang dicapai sebesar Rp 786,19 miliar dan naik menjadi Rp 836,24 miliar pada 2022. Untuk angka Tabungan pada 2021 tercapai sebanyak Rp 482,93 miliar dan naik pada 2022 menjadi sebesar Rp 503,72 miliar. Penyaluran Kredit pada 2021 terealisasi sebesar Rp 534,98 miliar kemudian naik menjadi Rp 556,11 miliar pada 2022. Dan, Laba pada 2021 sebesar Rp 25,60 miliar naik menjadi Rp 27,12 miliar pada 2022. Dari angka diatas, rasio NPL pada 2021 sebesar 4,44% dan turun menjadi 4,38% pada 2022.

Ferry Beri Dua Jempol Ebegfest Jadi Ajang Tampil Seniman Kuda Lumping Banjarnegara

oleh
Ferry Beri Dua Jempol Ebegfest Jadi Ajang Tampil Seniman Kuda Lumping Banjarnegara

BANJARNEGARA –  Festival Ebeg atau Ebegfest di Alun-alun Kota telah menutup rangkaian peringatan Hari Jadi ke-452 Banjarnegara. Pada Sabtu (11/3/2023), Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono tak ingin ketinggalan untuk menyaksikan pergelaran aneka kreasi kesenian ebeg atau kuda lumping yang sudan menjadi ikon Banjarnegara. Selama dua hari, mulai Jumat (10/3/2023), sebanyak 50 kelompok kesenian memamerkan olah tangkas serta keseragaman dalam memainkan kuda lumping. Ferry pun kagum dengan komitmen dan konsistensi para penari ebeg itu. Bahkan daerah pun masih memberikan ruang kepada seniman untuk bisa tampil. Ia pun memberi nilai dua jempol  dengan acara itu.   “Saya juga berharap festival ini bisa menjadi agenda tahunan bagi Banjarnegara sebagai upaya melestarikan budaya asli Banyumasan dan saya siap suport penuh untuk event tahunan ini,” diikuti sorak penonton dan paguyuban Sedulur Mas Ferry Banjarnegara. Menurutnya, masuknya budaya asing memang menjadi ancaman tersendiri bagi pelaku kesenian tradisional, namun kita bersama pemerintah dan pelaku seni tetap terus bersinergi berupaya agar kesenian ini bisa terus lestari di tanah jawa, khususnya Banjarnegara. Apalagi ebeg merupakan satu kesenian dan hiburan masyarakat. Sementara itu, Pj Bupati Tri Harso Widirahmanto mengatakan, selama ini pemerintah terus berupaya memberikan ruang bagi masyarakat kesenian Banjarnegara untuk berkreasi. Dia juga merasa bangga dengan masyarakat Banjarnegara yang memiliki generasi muda dan peduli serta mau mempelajari seni budaya lokal. “Saat ini banyak tantangan dalam mempertahankan seni budaya, meski saat ini budaya barat marak di penjuru nusantara, tetapi generasi muda Banjarnegara masih banyak yang melestarikan seni budaya, ini tentu menjadi satu kebanggaan bersama,” katanya. Sebagai bentuk dukungan terhadap seni budaya yang ada, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah menyiapkan anggaran khusus untuk pelestarian budaya dan pengembangan kesenian tradisional di Banjarnegara.

Komisi E Pantau Layanan di RSUD Margono Soekarjo 

oleh
Komisi E Pantau Layanan di RSUD Margono Soekarjo 

BANYUMAS – RSUD Margono Soekarjo menjadi salah satu rumah sakit rujukan jantung dan stroke karena kesigapannya menangani pasien. Untuk itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi RSUD tersebut, Jumat (10/3/2022), membahas pelayanan kesehatan.  Saat berdiskusi, Plt. Direktur RSUD Untung Ginarto memaparkan soal inovasi pelayanan yang ada di RSUD. Diantaranya Petroke (Penanganan Stroke), Juminah (Kunjungan Maring Umah), Sister Vira Antar Obat Pasien ke Rumah, dan Cilong (Cuci Kinclong) yang memanfaatkan lahan kosong di belakang Rumah Sakit. Pelayanan Petroke sendiri merupakan pelayanan yang paling diandalkan. Karena, walaupun sudah ada 16 rumah sakit di Indonesia, tapi yang sudah benar-benar melaksanakan baru RSUD Margono. “Dengan adanya Petroke, angka kecacatan akibat stroke sudah sangat minim. Karena, yang tadinya penanganan 2 sampai 6 jam di UGD, sekarang cukup 30 menit. Jadi, saat pasien telepon ke Margono, sudah dibimbing dari rumah, dan rumah sakit sudah menyiapkan semua, sehingga pasien sampai rumah sakit sudah tidak perlu menunggu lama,” jelas Untung. Untuk pelayanan Juminah, kata dia, hanya pelayanan terbatas untuk laboratorium dan fisioterapi, belum home care penuh. Dalam pelayananan ini. BPJS belum merespon, namun untuk pembayaran perhitungan biayanya relatif murah yaitu Rp 250.000.  Biaya tersebut untuk memanggil dokter di RSUD Margono dalam penanganan fisioterapi, parkinson, dan lainnya. Namun untuk Juminah belum bisa turun ke pasien kurang mampu, dan hanya terbatas di Purwokerto saja. Hal ini menjadi bagian yang harus dikembangkan untuk pelayanan Juminah.  Pelayanan lainnya yaitu pelayanan Sister Vira Antar Obat Pasien ke Rumah, yang merupakan pelayanan one stop service. Jadi, pasien diperiksa dari mobil, tanpa turun dari mobil, setelah selesai langsung pulang, nanti obat diantar ke rumah gratis.  “Layanan ini pun bisa sampai ke luar jawa, melalui video call, dan nanti obat dikirim melalui paket,” katanya. Sementara, Anggota Komisi E lainnya Umar Utoyo lebih menekankan mengenai adanya ‘ambulan swasta’ di sekitar rumah sakit. Ia menilai ambulan tersebut memberikan tarif tinggi sehingga bisa memberatkan pasien. “Ambulan swasta tolong ditertibkan karena biasanya memberikan tarif yang memberatkan pasien. Kasihan pasien yang tidak tahu, jadi bisa terintervensi.” kata Umar. Menanggapinya, Untung mengaku sudah menertibkan ‘ambulan swasta’ dengan tidak memberi akses masuk ke RSUD Margono. Karena, rumah sakit belum ada support kendaraan dari rumah sakit untuk mengantar pasien pulang.  “Kami hanya bisa mengedukasi pasien untuk memesan taksi online seperti Grab atau Gojek dengan tarif yang jelas, supaya tidak terkena ‘ambulan swasta’ itu,” kata Untung. Sebagai informasi, capaian pendapatan pada 2022 di RSUD Margono mencapai 133,94%, dengan angka realisasi Rp 513 miliar dari target Rp 382 miliar. Untuk pelayanan BPJS tercapai 90%, asuransi umum 9%, dan umum pribadi 1% dengan kunjungan rata-rata 1.082 pasien/hari.  Pelayanan unggulan di RSUD Margono adalah bedah syaraf, jantung, dan maternal perinatal. Selain itu Margono menjadi rumah sakit rujukan untuk jantung, stroke, gastropologi, dan terbaru yaitu rujukan anak. Untuk menambah pelayanan dan kenyamanan, RSUD Margono menyiapkan bangunan baru setinggi 4 lantai. Fasilitas pengembangannya yakni syaraf jantung dan bedah syaraf, serta dokter rangka. (Adv)

Perlu, Restrukturisasi TPS dilakukan secara Detail

oleh
Komisi A DPRD Jateng

BOYOLALI – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong restrukturisasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di KPU Kabupaten Boyolali karena akan berdampak pada efektifitas anggaran, baik anggaran Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Restrukturisasi itu harus mempertimbangkan rasio dan keterjangkauan mengingat Boyolali memiliki letak geografis yang konturnya beragam, sangat dekat dengan puncak gunung berapi di bagian atas dan Bendung Kedung Ombo dibawahnya. Kalangan dewan juga mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Boyolali yang menjadikan kabupaten itu pernah tercatat sebagai wilayah dengan tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 89%, termasuk paling tinggi di Provinsi Jateng. Demikian disampaikan Ayuning Sekar Suci, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng, yang memimpin diskusi dengan KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka monitoring persiapan KPU kabupaten/ kota untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Boyolali, Selasa (7/3/2023). “Saya mengapresiasi KPU Boyolali yang sangat informatif dengan menampilkan informasi secara grafis di kantor sehingga mudah dibaca dan dimengerti, juga tingkat partisipasi pemilih disini yang luar biasa. Kalau bisa, ini ditingatkan secara kualitasnya,” katanya. Sementara, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Irna Setyawati menyoroti perihal restruksturisasi TPS yang tengah dirancang KPU Kabupaten Boyolali. Menurut dia pengurangan jumlah TPS akan berdampak efektifitas anggaran. Ia berpesan agar mempertimbangkan aksesibilitas terkait kondisi geografis dan rasio jumlah pemilih dan TPS karena saat ini masih terlalu banyak. “Saya menilai TPS disini banyak banget dan itu akan berdampak pada anggaran, baik anggaran dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten ini sendiri. Saya mohon masukan pertimbangannya apa saja?” tanya Irna. Ali Fahrudin selaku Ketua KPU Kabupaten Boyolali menjelaskan pihaknya saat ini tengah melakukan restrukturisasi dan pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu dilakukan karena terdapat sejumlah TPS di desa/ kelurahan di kabupaten itu yang jumlah pemilihnya tidak mencapai 280 orang. Selain itu, pihaknya juga mempersiapkan TPS khusus terutama di daerah rawan bencana, mengingat Kabupaten Boyolali dekat dengan gunung berapi yang bisa saja sewaktu-waktu aktifitas vulkanisnya meningkat sehingga terjadi pengungsian. Dimana pengungsi itu direlokasi, maka TPS-nya akan menyesuaikan. “Belajar dari pengalaman yang lalu, di Dusun Stabelan yang memang letaknya dekat dengan puncak Merapi, kita menyesuiakan, dimana pengungsi itu akan direlokasi disitu menyelenggarakan TPS di pengungsian,” kata Ali.

Terminal Banyuputih Perlu Dioptimalkan, Terminal Bahurekso Difungsikan untuk Trans Jateng

oleh
Hadi Santoso

BATANG –  Komisi D meninjau Terminal Banyuputih, Batang, Senin (6/3/2023). Kunjungan tersebut untuk melihat hasil pekerjaan APBD 2022 mengenai rehabilitasi terminal-terminal tipe B. Kunjungan di terminal ini diterima oleh Pejabat Analisis Muda Terminal Angkutan Jalan, Fajar Ahmad. Dia menjelaskan, pekerjaan rehab bangunan terminal telah selesai sesuai target, yaitu dimulai Juli 2022 dan selesai pada November di tahun yang sama. Sejauh ini secara fungsi belum maksimal. Pengguna jasa angkutan umum memilih naik bis atau angkutan dari jalan ketimbang harus ke terminal dulu. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengatakan, pembangunan ini sudh selesai namun belum sempurna karena adanya faktor alam. “Pembangunan ini sudah selesai sesuai dengan dana yang dianggarkan, namun belum sempurna ditambah lagi adanya kendala faktor alam, yaitu dijadikan sarng burung walet yang tidak mudah untuk mengusirnya, PR bagi pengelola terminal ini adalah bagaimana cara nya meramaikan terminal ini supaya pembangunan ini berfungsi dengan maksimal, karan sudah dibangun kios-kios yang harapannya mampu meramaikannya” Katanya. Kunjungan berlanjut ke Terminal Bahurekso di Kendal, Selasa (7/3/2023). Kunjungan ini dalam rangka monitoring operasional pelayanan Trans Jateng koridor Semarang-Kendal. Pada tahun 2022 lalu, koridor Semarang-Kendal sudah melayani penumpang sebanyak 1.235.294 penumpang. Rute yang diluncurkan pada 21 Oktober 2019 ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Kendal yang akan pergi ke Semrang dn begitu juga sebaiknya. Benny Karnadi salah satu anggota Komisi D mengatakan perlu ada pengembangan terminal  Trans Jateng ini perlu dikembangkan dari segi kualitas dan kuantitas apalagi sekarang sudah dibagun KITB sehingga potensi ke depannya akan semakin bertambah besar dan perlunya koneksi antara angkutan pedesaan dan Trans jateng, sehingga masyarakat semakin terbantu dan memudahkan, karena kenyataannya Trans Jateng ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (Adv)

BPBD Kudus Siap Siaga Penanganan Bencana

oleh
BPBD Kudus

KUDUS – Pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Senin (6/3/2023) menyepakati akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Sekarang ini, intensitas hujan cukup tinggi termasuk bencana lain seperti tanah longsor, angin kencang, dan banjir. Dalam pertemuan itu, rombongan Komisi E diterima oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kudus Mundir. Anggota Komisi E Mawahib mengemukakan, kunjungan itu dilakukan untuk mencari data serta masukan terkait identifikasi potensi jenis bencana dan daerah rawan banjir. Jateng tergolong daerah bencana sehingga perlu adanya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penangan darurat. “ Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi dengan berbagai daerah, karena ini adalah pekerjaan bersama. Daerah lain pun akan siap siaga saling membantu. ” kata Mawahib. Menanggapi hal itu, Mundir menjelaskan, banyak penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD. Semisal dalam penanganan logistik, bantuan sosial (bagi rumah terdampak), rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana. Ia juga mengatakan pada 2022 terdapat total 210 kejadian bencana, dan bencana hidrometeorologi menjadi bencana yang dominan terjadi. Sedangkan, update terbaru sejak 23 Februari 2023 malam menyebabkan debit air di beberapa sungai meningkat akibat kiriman air dari hulu. Air melimpas dan menggenangi permukiman warga, persawahan dengan ketinggian 20-30 cm, dan total jiwa terdampak ada 25.786 dan ada 583 jiwa pengungsi. Adapun personel yang terlibat ada pemerintah desa/kecamatan, TNI/POLRI, dinas terkait, PUPR, Baznas, PMI, dan Forum sukarelawan Kudus serta warga sekitar. Menambahkan, upaya BPBD Kabupaten Kudus ialah menyalurkan bantuan ke tempat pengungsian, melakukan assesment data secara periodik, melakukan monitoring, penanggulangan tanggul dan mempersiapkan dapur umum, bantuan logistik serta tempat pengungsi. Jelas Mundir. Kesempatan lain, Kepala BPBD Jateng, Bergas C Penanggulangan mendukung kab/kota terus menambah Destana pada daerah rawan bencana agar dapat meminimalisir dampaknya. (Setwan DPRD Jateng)

Bansos Listrik di Pagongan Kabupaten Tegal Dipantau

oleh
Bansos Listrik

TEGAL – Komisi D DPRD Provinsi Jateng berharap program bantuan sosial (bansos) pemasangan sambungan listrik bagi warga kurang mampu bisa bermanfaat secara menyeluruh di seluruh Jateng. Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD, Alwin Basri, dalam kegiatan tinjauan hasil pemasangan sambungan (instalasi) listrik di Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Rabu (8/3/2023). Turut mendampingi Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Wilayah Slamet Utara Dwi Suryono dan Kepala Desa (Kades) Pagongan Kurniawan. Di Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Komisi D melihat warga kurang mampu sudah bisa menikmati aliran listrik untuk kebutuhan rumah tangga. “Kami ke sini (Pagongan) untuk melihat program Dinas ESDM Tahun Anggaran 2022 soal bansos sambungan listrik atau listrik murah. Dengan bansos pemasangan listrik rumah itu, warga bisa terbantu, khususnya mereka yang selama ini mengandalkan listrik dari sambungan rumah sekitar seperti mereka dari keluarga miskin,” ucapnya. Pada kesempatan itu, Dewan meninjau beberapa rumah yang dipasang instalasi listrik seperti rumah milik Rinto, warga setempat. Ia mengaku sangat terbantukan dengan pemasangan instalasi listrik tersebut.  Dalam bantuan itu, bagi tiap rumah yang masuk pendataan pemasangan instalasi, mendapatkan paket pemasangan daya ditambah pulsa Rp 20.000, 2 lampu, 1 saklar, dan 1 stop kontak. Pemasangan tersebut sama sekali tidak dikenakan biaya. “Jangan sampai ada dana yang dipungut dari warga kurang mampu dalam pemasangan itu,” tegas Alwin. Sementara, Dwi Suryono Kepala ESDM Wilayah Slamet Utara menjelaskan untuk Desa Pagongan sendiri, dari pengajuan 4 titik dalam anggaran murni 2022 dan 2 dalam anggaran perubahan, semuanya terealisasi dan sangat bermanfaat sekali. “Tentunya, hal itu juga tidak lepas upaya Perangkat Desa saat melaksanakan verifikasi,” kata Dwi didampingi Kurniawan selaku Kades Pagongan.

Kredit Macet di BPR BKK Demak Masih Tinggi

oleh
BKK Demak

DEMAK – Angka Non-Performing Loans (NPL atau kredit macet) tinggi menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat meninjau perkembangan BPR BKK Perseroda Demak, Selasa (7/3/2023). Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa angka NPL di BPR BKK Demak mencapai 11,24%, dimana rasio NPL ideal lembaga keuangan adalah dibawah 5%. Menanggapi pertanyaan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng mengenai tingginya NPL, Direktur utama BPR BKK perseroda Demak Sunoto menjelaskan NPL tinggi itu disebabkan relaksasi dampak Covid-19. Sebanyak Rp 8 miliar sudah macet dari sektor terdampak pandemi. “Sudah tidak memberikan relaksasi lagi dan tidak memperpanjang debitur karena sudah tidak prospek. Beberapa sektor yang berkontribusi adalah kontraktor, peternakan, pertanian, dan perdagangan. Semua ada jaminan, cuma kami belum berani mengeksekusi,” ungkapnya. Pihaknya telah mengantisipasi dengan mengandalkan dana cadangan sehingga tidak mempengaruhi laba tahun berjalan. Selain itu, ekspansi bisnis juga masih kurang karena persaingan sangat ketat. “Mengenai tingkat kesehatan, dengan menggunakan perhitungan panel, kita masih sehat dengan nilai kredit sebesar 94,6 persen. Dari berbagai rasio keuangan juga sangat aman persentase 34,68 persen. Modal inti 33,85 persen. Kualitas astra produktif agak tinggi di 7,22, kredit UMKM terhadap Angka Kredit 47 persen,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Mustolih menyampaikan rasio NPL yang tinggi di BPR BKK Demak ternyata efek relaksasi dan bukan merupakan kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah. “Ternyata ekonomi masyarakat tumbuh tapi karena efek dari relaksasi covid menjadikan NPL masih tinggi. Kondisi sesungguhnya tidak seperti yang ada di dalam angka. Kondisi ekonomi masyarakat sudah bagus,” ungkap Anggota Fraksi PAN DPRD Jateng itu. Sementara, Kabag Perekonomian & SDA Kabupaten Demak Arif Sudaryanto berharap pemerintah provinsi bisa mendukung berkembangnya BUMD di Jateng, khususnya Kabupaten Demak. Sehingga, bisa menggerakkan perekonomian secara umum dan menggerakkan UMKM. “Selain itu, secara tidak langsung bisa menjadi andalan pendapatan daerah, mengingat anggaran dari pusat agak menurun,” ungkap Arif.