KKP Bebaskan 15 Nelayan RI yang Ditangkap Aparat Malaysia

19 Januari 2020 oleh Abakti

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil membebaskan nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). “Kita berhasil memulangkan 15 nelayan Indonesia yang ditangkap oleh APMM, semuanya merupakan awak kapal perikanan KM Abadi Indah,” jelas Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan … Baca Selengkapnya

KKP tak Sembrono Tangani Kasus Kapal Milik Thailand

12 Februari 2016 oleh Redaksi

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim tidak sembrono dalam penanganan kasus kapal ikan “Silver Sea” (SS 2) milik Thailand yang ditangkap karena diduga menangkap ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia. “Saya tidak mungkin membawa institusi negara untuk hal-hal yang sembrono. Jadi saya ingin menghormati struktural yang ada,” kata Menteri Kelautan dan … Baca Selengkapnya

KKP Kembangkan Empat Kemandirian Sektor Kelautan Perikanan

7 Desember 2015 oleh Redaksi

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan empat kemandirian guna mengembangkan kinerja sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah di Tanah Air. “Ada empat kemandirian yang harus kita kembangkan, yaitu kemandirian kawasan, kemandirian sarana produksi, kemandirian kelompok pembudidaya dan juga kemandirian usaha,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis … Baca Selengkapnya

KKP Bertekad Perbaiki Kualitas Laporan Keuangan

19 November 2015 oleh Redaksi

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan bertekad memperbaiki kualitas laporan keuangan setelah pada 2014 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan beberapa catatan. “Terima kasih atas pemberian opini BPK RI untuk pencapaian opini tertinggi atas Laporan Keuangan KKP tahun anggaran 2014. Selanjutnya, kami akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan,” kata Sekretaris Jenderal KKP … Baca Selengkapnya

KKP Kembali Tenggelamkan Enam Kapal Vietnam

31 Oktober 2015 oleh Redaksi

BATAM, Jowonews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menenggelamkan enam kapal pencuri ikan asal Vietnam di perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu pagi. “Keenam kapal diawaki oleh 43 orang WNA Vietnam tertangkap oleh kapal pengawas (KP) Hiu Macan 005 Milik KKP pada 1 Agustus 2015 pada perairan Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) sekitar Anambas,” … Baca Selengkapnya

Produktivitas Perikanan di Cilacap Naik Drastis

22 September 2015 oleh Redaksi

Cilacap, Jowonews.com – Produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada tahun 2015 naik sebesar 120 persen. Menurut Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Wahid, berdasarkan data produksi ikan di PPS Cilacap pada Januari hingga Juli 2015 secara keseluruhan tercatat sebanyak 5.089,96 ton.”Sedangkan pada periode yang sama pada 2014 hanya 2.311,29 ton sehingga ada … Baca Selengkapnya

Pemerintah Harus Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman Terkait Cantrang

31 Agustus 2015 oleh Redaksi

Semarang, Jowonews.com – Pihak Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Pusat mendesak pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan pelarangan alat tangkap ikan berupa cantrang. “KKP harus secepatnya menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman agar ada kepastian nasib para nelayan pengguna cantrang,” kata Sekretaris Jenderal PPNSI Riyono … Baca Selengkapnya

Terkait Larangan Cantrang, Nelayan Siap Gugat Kementerian Kelautan

23 Juli 2015 oleh Redaksi

SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan nelayan siap mengajukan gugatan ke PTUN terkait larangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Apalagi baru-baru ini Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pelarangan alat tangkap ikan cantrang. “Pelarangan alat tangkap cantrang harus ditunda minimal dua tahun. Jika kementerian tak menghiraukan rekomendasi Ombudsman RI, maka jalur PTUN … Baca Selengkapnya