Jowonews

Logo Jowonews Brown

Larangan Mudik

Pemerintah Minta Masyarakat Patuhi Larangan Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews- Pemerintah meminta masyarakat patuhi larangan mudik Lebaran. Hal ini untuk menghindari peningkatan kasus usai periode libur panjang. “Seperti sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa dalam libur panjang selama ini selalu diikuti dengan peningkatan kasus sejak tahun lalu,” tegas Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (23/4). Karena itu pemerintah mengeluarkan larangan mudik yang berlaku pada periode 6-17 Mei 2021 dan pengetatan mobilitas perjalanan dalam negeri pada periode sebelum masa larangan mudik dan sesudahnya. Yaitu 22 April hingga 5 Mei 2021 dan 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Ketentuan larangan mudik dan pengetatan mobilitas itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Ramadhan serta addendum yang mengaturnya. “Pemerintah ingin betul-betul menjaga pada saat Ramadhan dan Idul Fitri ini tidak memicu peningkatan kasus setelah Bulan Ramadhan dan juga dengan libur Idul Fitri,” ujar Wiku sebagaimana dilansir Antara. Dalam konferensi pers tersebut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan juga mengatakan MUI bersama organisasi kemasyarakatan lain akan terus mendorong literasi, sosialisasi dan edukasi pentingnya protokol kesehatan. “Sehingga dengan mementingkan protokol kesehatan ini maka kita akan merasa nyaman, aman dan diri kita termasuk sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat tidak menimbulkan penularan atau kasus-kasus penyebaran Covid-19,” katanya. Amirsyah juga menegaskan protokol kesehatan sangat penting untuk dilakukan dan merupakan bagian dari ibadah.

Larangan Mudik Strategis Cegah Lonjakan Kasus Covid-19

oleh

PURWOKERTO, Jowonews- Larangan mudik Idul Fitri 2021 dinilai baik sebagai kebijakan strategis untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19. “Kebijakan larangan mudik sangat strategis untuk mengurangi mobilitas penduduk. Tujuannya sangat baik, semata-mata untuk mencegah lonjakan kasus dan kematian karena Covid-19,” kata ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dr. Yudhi Wibowo di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (23/4). Dia mengingatkan bahwa kendati ada larangan mudik, namun ibadah Ramadhan tetap dapat dilaksanakan dengan khusyuk. “Hari Raya Idul Fitri juga masih bisa diisi dengan silaturahmi secara virtual, apalagi saat ini sudah banyak teknologi yang mempermudah masyarakat untuk saling bersilaturahmi melalui virtual,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Dengan demikian, tambah dia, momentum Lebaran dapat tetap dimanfaatkan untuk saling bersilaturahim, meskipun secara virtual. “Inilah salah satu cara kita semua beradaptasi dengan kondisi pandemi, silaturahim secara virtual saya rasa tidak akan mengurangi kekhidmatan Ramadhan dan merayakan Idul Fitri,” katanya. Untuk itu dia meminta masyarakat, khususnya yang berada di perantauan, untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran Covid-19. “Masyarakat yang berada di perantauan sebaiknya tidak mudik dulu, taati peraturan pemerintah terkait larangan mudik,” katanya. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. “Karena pandemi belum berakhir maka masyarakat masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, jangan sampai kendur,” katanya. Sementara itu dia juga mengatakan bahwa operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan harus terus digencarkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat. “Operasi yustisi, operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan perlu terus dilakukan secara intensif agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan,” katanya. Untuk itu dia mengapresiasi langkah dari berbagai instansi, seperti TNI/Polri hingga satpol PP yang terus gencar melakukan operasi tertib masker.“Operasi yustisi yang selama ini terus gencar dilakukan perlu diapresiasi,” katanya.

Hari Ini, Banyumas Mulai Sekat Perbatasan

oleh

PURWOKERTO, Jowonews- Bagi yang mau mudik ke Banyumas perlu lebih mempersiapkan diri. Hal ini karena pemerintah kabupaten setempat mulai menyekat wilayah perbatasan untuk mengantisipasi kedatangan pemudik lebih awal. “Sudah dilakukan mulai hari ini, tapi secara acak,” kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (19/4). Menurut dia, penyekatan tersebut dilakukan secara acak di lima titik perbatasan antarkabupaten. Yakni batas Banyumas-Brebes, Banyumas-Cilacap, Banyumas-Purbalingga, Banyumas-Banjarnegara, dan Banyumas-Kebumen itu dilaksanakan pada tanggal 19 April hingga 6 Mei 2021. Sementara petugas yang terlibat dalam penyekatan terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/Polri, dinas perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Ia mengatakan jika ada ada pemudik yang kedapatan telah memasuki wilayah Banyumas, pengurus RT atau pemerintah desa/kelurahan setempat akan membawanya ke puskesmas terdekat guna menjalani tes antigen secara gratis. “Saat ini stok alat tes antigen di seluruh puskesmas melimpah. Stok (secara keseluruhan) ada 27.000 buah,” katanya. Disinggung mengenai prediksi jumlah pemudik yang akan memasuki wilayah Banyumas, bupati memperkirakan hal itu mencapai 22.000 orang, seperti saat Lebaran 2020. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas Sadiyanto mengatakan pemudik dari luar eks Keresidenan Banyumas yang kedapatan menerobos masuk wilayah Kabupaten Banyumas harus menjalani karantina di kompleks Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, lebih dahulu, sebelum memasuki rumah keluarganya. Sementara pemudik dari wilayah di sekitar Kabupaten Banyumas, kata dia, disarankan menjalani isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan pemerintah desa/kelurahan. “Pemudik yang tidak mempunyai surat keterangan negatif Covid-19, diwajibkan menjalani tes lebih dulu,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Waspadai Gelombang Mudik Dini

oleh

PEKALONGAN, Jowonews- Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mewaspadai adanya gelombang mudik secara dini dilakukan masyarakat seiring dengan adanya kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran mulai 6-17 Mei 2021. Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Rabu (14/4), mengatakan kebijakan pemerintah yang akan dimulai 6-17 Mei 2021 tersebut berpotensi masyarakat memilih mencuri “start” pulang kampung lebih awal. “Oleh karena, kami akan memerintahkan pada para kepala desa untuk mewaspadai gelombang pemudik yang pulang kampung lebih awal. Secara prinsip, kami akan mengikuti dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia mengatakan para kepada desa diminta ikut memonitor pemudik yang pulang kampung lebih awal dan melaporkan pada dinas terkait agar mereka dilakukan vaksinasi. “Jika memungkinkan, kami akan melakukan vaksin pada mereka sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan penyebaran Covid-19,” katanya. Asip mengatakan hingga saat ini pemkab belum merencanakan melakukan penyekatan jalan bagi para pemudik. Berdasarkan data tahun sebelumnya, jumlah pemudik yang datang ke daerah ini 55 ribu orang sehingga diharapkan pada Lebaran 2021 mereka memilih tidak pulang kampung. “Kami berharap pada Lebaran 2021, jumlah pemudik bisa berkurang, jika pun ada pemudik yang sudah datang lebih awal akan kami sisir. Kami minta para kades bisa melaporkan para pemudik yang sudah datang awal,” katanya.

Larangan Mudik, Jateng Sekat Perbatasan Antarprovinsi

oleh

SEMARANG, Jowonews- Polda Jawa Tengah akan menyekat 14 titik perbatasan antarprovinsi di sekitar wilayah ini berkaitan dengan mudik pada Lebaran 2021. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Rudy Syafirudin di Semarang, Kamis (8/4), mengatakan, penyekatan pemudik akan dilaksanakan mulai 6 hingga 17 Mei 2021. “Kendaraan dari luar Jawa Tengah akan dikembalikan. Kendaraan antarkota saja silakan,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Meski demikian, lanjut dia, nantinya akan ada kendaraan tertentu saja yang tetap diizinkan melintas. Ia menjelaskan nanti akan ada semacam surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, menurut dia, secara keseluruhan akan ada 86 titik penyekatan yang terdiri dari 14 titik antarprovinsi dan 71 titik antar-kabupaten/ kota. Untuk perbatasan dengan Jawa Barat, penyekatan dilajukan di dua titik di Brebes dan tiga di Cilacap. Adapun perbatasan dengan Jawa Timur terdiri atas dua titik di Sragen, serta masing-masing titik di Rembang, Blora, Karanganyar, dan Wonogiri. Di perbatasan dengan Yogyakarta, penyekatan dilakukan di wilayah Klaten, Magelang, dan Purworejo.

Terkait Larangan Mudik, Masyarakat Diminta Bersabar

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat untuk bersabar dan menaati larangan mudik Lebaran 2021 guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Saya mendorong masyarakat tidak usah mudik ya, mumpung ini (Covid-19) lagi turun bagus. Sabar sebentar, ini kalau bisa dijaga kita akan bisa lebih cepat, serta tidak terjadi gelombang kedua Covid-19 di Jateng,” katanya di Semarang, Selasa (30/3). Ganjar menjelaskan larangan mudik itu juga sudah diputuskan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu dan teknis pelaksanaan saat ini masih menunggu aturan yang berkaitan dengan teknis ibadah pada Ramadan dari Kementerian Agama, serta regulasi kendaraan yang diizinkan oleh Kementerian Perhubungan. “Nah kita sudah punya pengalaman tahun lalu berjaga, maka kita sedang menyiapkan respons terhadap keputusan. Bayangannya sudah tahu sih, pasti kita akan bekerja sama dengan provinsi sebelah, antarkabupaten, dan TNI-Polri juga sudah menyiapkan skenario-skenario berjaga apalagi di perbatasan,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jateng juga disiapkan untuk melakukan “random test” karena vaksin dan alat tes sudah tersedia sehingga diharapkan hasilnya bisa optimal. Menurut Ganjar, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai antisipasi warga di perantauan yang nekat mudik, termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri dan isolasi di rumah sakit. “Tempat isolasi sudah pasti (disiapkan), baik isolasi mandiri terpusat maupun isolasi di rumah sakit, bahkan tempat isolasi mandiri yang ada saat ini sudah saya minta untuk dipertahankan dulu,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo menambahkan, terkait masa isolasi dan tempat isolasi bagi pemudik yang nekat tersebut nanti akan dibahas secara khusus dengan bupati dan wali kota. “Nanti akan ada rapat khusus dengan bupati dan wali kota terkait itu. Sementara yang sudah kami siapkan adalah nanti yang kebutuhan untuk ‘random test’,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Sarankan Sanksi Bagi Pelanggar Larangan Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyarankan larangan mudik tahun ini yang diserukan oleh pemerintah harus disertai sanksi bagi pelanggarnya. “Salah satu fokus kita memang mencegah penyebaran virus dari wilayah episentrum, yaitu Jakarta. Perlu sekali ada ketegasan dari pemerintah pusat agar orang-orang tidak keluar Jakarta, tidak bisa sekadar imbauan,” ujar Hetifah dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis. Hal itu, menurut dia, penting bila ingin mencegah dengan serius penyebaran wabah Virus Corona baru atau COVID-19 ke seluruh wilayah Indonesia. “Saya harap instruksi presiden atau Inpres tersebut bisa meng-cover sanksi pelanggaran yang tegas,” katanya. Tanpa sanksi yang jelas, masyarakat bisa tetap mudik kapan saja, yang dikhawatirkan sebaran virus bisa semakin luas ke seluruh penjuru negeri. Sebelumnya Presiden Joko Widodo beserta jajarannya sedang mempersiapkan sejumlah skenario untuk mencegah masyarakat mudik pada hari raya Idul Fitri 2020. Presiden melihat kemungkinan untuk mudik dalam rangka menenangkan masyarakat dengan alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Untuk melengkapi skenario pergeseran hari libur tersebut, Presiden juga mengusulkan dua skenario lainnya, seperti memberikan fasilitas arus mudik kepada masyarakat pada pengganti hari raya tersebut, kemudian juga bisa digratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah. Menurut Presiden, bila skenario-skenario tersebut dilakukan, masyarakat dapat dengan tenang tetap ada di rumah, khususnya bagi mereka yang berada di Jabodetabek. (jwn5/ant)