JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mendesak pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR segera memutuskan jadwal persidangan kode etik atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto. “Pimpinan MKD harus segera memutuskan jadwal dan skema pemeriksaan (berdasarkan UU MD3 dan Peraturan … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mendesak terlapor yakni ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri dalam jabatannya untuk mempermudah proses pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. “Kami mendesak terlapor, Setya Novanto untuk secara sementara mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR sampai ada putusan tetap dari MKD,” kata Direktur … Baca Selengkapnya
SEMARANG, Jowonews.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus terbuka ketika memeriksa anggota DPR RI yang diduga terlibat dalam skandal PT Freeport Indonesia. “Kami juga mendesak terlapor Setya Novanto untuk sementara mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI sampai ada putusan tetap dari Mahkamah Kehormatan … Baca Selengkapnya
