Jowonews

Logo Jowonews Brown

Pemerintah Target Dirikan 1000 Koperasi Berbadan Hukum

SOLO, Jowonews.com – Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2016 menargetkan mendirikan sebanyak 1.000 koperasi berbadan hukum, dalam rangka menggalakkan perekonomian kerakyatan di Tanah Air. “Dalam tahun 2015 kami berhasil mendirikan 536 koperasi berbadan hukum yang tersebar di berbagai pelosok di Tanah Air dan tahun ini kami menargetkan mendirikan 1.000 koperasi berbadan hukum,” kata Deputi Kelembagaan … Baca Selengkapnya

Televisi Diminta tak Promosikan LGBT

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, lembaga penyiaran khususnya televisi jangan menjadi media untuk mempromosikan fenomena lesbian, gay, biseks, dan transgender atau LGBT. Menurut dia, di Jakarta, Selasa, jika masih ada televisi yang melakukannya, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan tidak memperpanjang izinnya. “Lembaga penyiaran khususnya televisi harus menunjukkan komitmen untuk tidak mempromosikan pelaku … Baca Selengkapnya

Pengamat: Pendekatan Dialogis Kepala BIN Sadarkan Pemberontak

JAKARTA, Jowonews.com – Pengamat keamanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramowardhani menyatakan pendekatan dialogis yang dilakukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mampu menyadarkan kelompok pemberontak bersenjata di Aceh pimpinan Din Minimi. “Saya rasa pendekatan represif untuk penyelesaian persoalan yang terjadi selama ini tidak selalu terbukti dengan menurunnya kekerasan,” katanya melalui surat elektronik … Baca Selengkapnya

KIP: Pemerintah Harus Terbuka Soal Harga BBM

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono mengatakan Menteri ESDM Sudirman Said harus terbuka dan transparan soal harga BBM dan pungutan ketahanan energi yang akan dibebankan pada harga BBM tersebut. Abdulhamid di Jakarta, Selasa, mengatakan hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa setiap kebijakan pemerintah … Baca Selengkapnya

Pemanfaatan Zakat PNS Harus Sesuai Ketentuan Agama

KESEJAHTERAAN GURU AGAMA: Anggota komisi VIII DPR RI A Fikri Faqih (Kiri), berdialog dengan jajaran Kantor Wilayah Kemenag Maluku Utara, KUA dan perwakilan guru. Salah salah satu aduan yang mencuat terkait tidak cairnya tunjangan bagi guru agama selama bertahun-tahun di provinsi tersebut.

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih menyambut baik upaya mendorong SKB 3 menteri mengatur pembayaran zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya SKB ini sangat baik dalam menjamin warga negara muslim Indonesia untuk menunaikan kewajibannya dalam berzakat. “Tinggal mengatur pemanfaatannya sehingga sesuai dengan ketentuan agama dan memberi manfaat kepada yang berhak, delapan asnaf, … Baca Selengkapnya

Program Sejuta Rumah Pemerintah

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah mengerahkan berbagai upaya guna mencapai program sejuta rumah yang merupakan salah satu andalan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Pemerintah selalu berupaya penuh dan selalu menggunakan sumber daya yang ada demi tercipta hunian yang layak dan menyukseskan program sejuta rumah,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan … Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa

JAKARTA, Jowonews.com – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan kepastian kepada desa-desa di seluruh Tanah Air akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam UU Desa itu juga disebutkan bahwa negara memberikan kewenangan kepada setiap desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat desa. Selain itu, desa juga diberikan … Baca Selengkapnya

Diduga Buat Perjanjian dengan NU, Cabup Mirna Diperika Panwaslu

KENDAL, Jowonews.com – Panwaslu Kabupaten Kendal, Kamis (12/11) memanggil dan memeriksa calon bupati (cabup) nomor urut 2, Mirna Annisa, terkait adanya edaran surat kontrak politik antara dirinya dengan Pengurus Cabang (PC) Nahdlotul Ulama (NU) Kabupaten Kendal. Pemeriksaan Mirna itu setelah adanya laporan dari masyarakat, karena diduga telah melakukan pelanggaran kampanye. Yaitu diduga memberikan janji untuk … Baca Selengkapnya