Jowonews

Logo Jowonews Brown

Advokat: Buruh Mogok Dilindungi Undang-undang

JAKARTA, Jowonews.com – Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Radjagukguk mengatakan buruh memiliki kekuatan hukum untuk melakukan mogok nasional guna memprotes Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “PP Pengupahan merupakan upaya pemiskinan struktural dan menutup ruang demokrasi karena membungkam aspirasi buruh,”kata Maruli Radjagukguk melalui siaran pers dari Gerakan Buruh Indonesia (GBI) dan … Baca Selengkapnya

Buruh Demak Minta Sesuai KHL

buruh di jateng (Foto : Kompas)

DEMAK, Jowonews.com – Para buruh membuktikan ancaman mereka bahwa mereka akan terus menuntut kenaikan upah sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Rabu kemarin (11/11) mereka mengepung pendopo kabupaten Demak guna menuntut perbaikan upah. Aksi mereka dimulai dengan melakukan konvoi dari Karangawen menuju Mranggen, setelah itu mereka baru menuju kearah Demak dan berakhir di pendopo kabupaten. … Baca Selengkapnya

Ikuti Saran Gubernur, Dikhawatirkan Banyak Perusahaan Tutup

buruh di jateng (Foto : Kompas)

UNGARAN, Jowonews.com – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2016 mendatang akan menggunaan petunjuk teknis yang tertuang dalam Pergub nomor 65/2014 tentang Petunjuk Teknis Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sehingga UMK Kabupaten Semarang diperkirakan sebesar Rp 1.610.000,00/ bulan. Meski sudah diusulkan dan tinggal menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Tengah, besaran UMK ini diperkirakan justru akan membuat … Baca Selengkapnya

Buruh: Jokowi Harus Jalankan Piagam Marsinah

JAKARTA, Jowonews.com – Pimpinan Kolektif Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah, mengatakan Presiden Joko Widodo harus memberikan upah, hidup dan kerja layak bagi pekerja sebagaimana Piagam Marsinah yang pernah ditandatangani saat kampanye Pemilu Presiden 2014. “Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, berarti Jokowi telah ingkar janji,” kata Ilham Syah melalui … Baca Selengkapnya

Apindo Gunakan Perhitungan Upah Berdasar KHL

SEMARANG, Jowonews.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng bersedia menggunakan perhitungan upah buruh berdasar survey ketentuan hidup layak (KHL). Hal itu dianggap menjadi satu titik temu yang harmonis antarsemua pihak. Ketua Apindo Jateng Frans Kongi mengaku sudah melakukan audiensi bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Opsi yang dipilih adalah angka yang terbaik antara penggunaan PP nomor … Baca Selengkapnya

PP Pengupahan Belum Siap Dipakai

SEMARANG, Jowonews.com – Peraturan Pemerintah nomor 78 tentang Pengupahan dirasa belum siap dipakai. Hal ini disampaikan Ketua Konvederasi Serikat Pekerja Jawa Tengah Dono Raharjo dalam acara Dialog Interaktif Menakar Upah Buruh di ruang Eureka Novotel Jl. Pemuda Semarang, Senin (2/10). Dono menjelaskan bahwa PP ini masih harus menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri. Seperti yang tercantum dalam … Baca Selengkapnya

PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dinilai Lecehkan Buruh

SEMARANG, Jowonews.com – Meski telah resmi ditandatangani Presiden Jokowi pada hari Jumat (23/10), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terus menuai penolakan. Sebagaimana diketahui, formula pengupahan dalam PP baru ini menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Angna survey KHL dari Dewan pengupahan dihilangkan … Baca Selengkapnya

RPP Pengupahan Jadi Polemik Baru Penetapan UMK di Jateng

SEMARANG, Jowonews.com – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang berkaitan dengan sistem pengupahan, kredit usaha rakyat, dan kredit ekspor, justru dikeluarkan pemerintah pusat pada saat jelang penetapan UMK. PP yang merupakan bagian dari Paket kebijakan Ekonomi jilid IV ini dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2015. Keluarnya RPP disaat jelang penetapan UMK di Jawa Tengah oleh Gubernur … Baca Selengkapnya