JAKARTA, Jowonews.com – Ratusan buruh yang melakukan “long march” dari Bandung menuju Jakarta telah memasuki Kabupaten Bekasi pada Rabu (18/11) dan berhasil mendapatkan 100.000 tanda tangan surat petisi penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “Sebanyak 100.000 tanda tangan yang didapat sepanjang jalan yang dilalui peserta ‘long march’ itu menunjukkan dukungan masyarakat kepada … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Radjagukguk mengatakan buruh memiliki kekuatan hukum untuk melakukan mogok nasional guna memprotes Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “PP Pengupahan merupakan upaya pemiskinan struktural dan menutup ruang demokrasi karena membungkam aspirasi buruh,”kata Maruli Radjagukguk melalui siaran pers dari Gerakan Buruh Indonesia (GBI) dan … Baca Selengkapnya
SEMARANG, Jowonews.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus terbuka ketika memeriksa anggota DPR RI yang diduga terlibat dalam skandal PT Freeport Indonesia. “Kami juga mendesak terlapor Setya Novanto untuk sementara mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI sampai ada putusan tetap dari Mahkamah Kehormatan … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tidak bisa mengadukan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). “Pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai pengadu ke MKD adalah anggota DPR dan masyarakat, bukan pejabat negara,” kata Said Salahudin … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Sembilan pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masing-masing divonis satu tahun empat bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. “Sembilan terdakwa pegawai PLN dalam perkara gardu induk PLN masing-masing dipidana satu tahun empat bulan penjara dan denda Rp50 juta … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengatakan pengadilan hak asasi manusia peristiwa 1965, cukup dilakukan di Indonesia, sehingga tidak perlu digelar di Belanda. “Pengadilan HAM cukup dilakukan di Indonesia saja karena menyangkut kedaulatan hukum Indonesia,” katanya di Jakarta, Rabu. Menurut Masinton Pasaribu, pemerintah Indonesia harus terus- menerus memfasilitasi dialog untuk pengungkapan kebenaran … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menginginkan lembaga eksekutif tidak ikut campur dalam urusan internal legislatif agar tercipta iklim demokrasi yang independen sehingga DPR bisa melakukan pengawasan dengan baik. “Seharusnya di dalam gedung ini kekuasaan eksekutif tidak boleh masuk karena DPR memiliki pengawasan yang independen,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin. Hal … Baca Selengkapnya
SEMARANG, Jowonews.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia memandang perlu penyerasan Undang-Undang Komisi Yudisial dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan sejumlah pasal dalam UU KY bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. “Pascaputusan MK Nomor 16/PUU-XII/2014 menimbulkan pertanyaan apakah DPR RI masih berwenang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon komisioner Komisi … Baca Selengkapnya
